Bisnis.com, JAKARTA – Integrasi transportasi antarmoda menjadi salah satu tantangan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Pemerintah pusat dinilai perlu turun tangan karena upaya integrasi kereta cepat dengan moda LRT Jabodebek justru memicu pembengkakan biaya.
Integrasi terletak pada Stasiun Kereta Cepat di Halim, Jakarta, yang terhubung dengan LRT. PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC menyebut integrasi memicu pembengkakan biaya sekitar Rp300 miliar untuk penyediaan jalan penghubung dan area komersial.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan peran pemerintah pusat diperlukan, dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan.
"Sebaiknya harus melibatkan BPTJ karena tidak bisa KCIC mengurus sendiri integrasi antarmoda," terang Deddy, Senin (27/6/2022).
Deddy mengatakan integrasi antarmoda di wilayah aglomerasi tidak bisa hanya melibatkan pemerintah lokal setempat. Pasalnya, pengguna kereta cepat nantinya tidak hanya berasal dari satu wilayah saja.
Di sisi lain, Stasiun Kereta Cepat di Halim juga berada di lahan TNI Angkatan Udara sehingga pihak yang terlibat dalam upaya integrasi antarmoda semakin banyak.
"Apalagi stasiun Halim itu berada di lahan TNI AU dan beririsan dengan jalan tol, tentunya wewenang hanya di pemerintah [pusat termasuk BPTJ]," ujar Deddy.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyebut upaya integrasi antara Kereta Cepat dengan LRT Jabodebek memunculkan penambahan biaya baru atau cost overrun sebesar Rp300 miliar.
Pada rencana awal, kata Dwiyana, tidak ada stasiun LRT yang melewati jaringan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tetapi, sejalan dengan progres pembangunan, kedua moda transportasi sama-sama melewati Halim.
"Pemerintah lalu menilai harus ada integrasi [KCJB] dengan stasiun LRT, dan itu dibiayai KCIC. Kemudian, muncul cost overrun sekitar Rp300 miliar untuk fasilitas slim entrance hall, jalan penghubung, termasuk area komersialnya," kata Dwiyana, akhir pekan lalu.
Adapun, saat ini progres fisik pembangunan KCJB per Juni 2022 sudah berjalan 75,47 persen. Pemerintah dan KCIC menargetkan waktu mulai beroperasi atau COD (commercial operation date) pada Juni 2023.
Sementara itu, progres proyek LRT sudah mencapai sekitar 91 persen jelang rencana soft launching Agustus 2022 dengan target COD paling cepat akhir 2022. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan belum lama ini memperkirakan uji coba LRT Jabodebek baru akan dimulai pada akhir Desember 2022.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan saat ini pengoperasian teknis LRT Jabodebek masih dibahas. Menurutnya, jika melihat dari sisi kesiapan, uji coba baru bisa dilakukan pada Desember 2022.
"Agustus ini Saya kira belum siap. Tapi kami coba. Mungkin pada Desember kita lihat dulu. Mengoperasikan itu perlu kesiapan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
