Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana APBN hingga APBD Bakal Digunakan untuk Tangani PMK

Dana dari APBN dan APBD tersebut terutama digunakan untuk melaksanakan rencana pemberian santunan bagi peternak.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 20 Juni 2022  |  12:05 WIB
Dana APBN hingga APBD Bakal Digunakan untuk Tangani PMK
Dokter hewan dari Pusat Veteriner Farma (Putvetma) Surabaya menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk sapi di kandang kawasan Taman, Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/6/2022). ANTARA FOTO - Umarul Faruq

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya dalam mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kendati demikian, pemerintah belum merinci secara pasti berapa dana APBN, APBD hingga sumber dana lainnya yang digunakan untuk menangani PMK.

Saat dikonfirmasi oleh Bisnis, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dana penanganan PMK baru akan dibahas hari ini, Senin (20/6/2022).

"Untuk dana Penanganan PMK, sesuai hasil Rakortas PMK kemarin sore, hari ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan membahas lebih detail dengan Kementerian Pertanian, yang kemarin sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Keuangan," kata Susiwijono kepada Bisnis, Senin (20/6/2022).

Selain membahas dana penanganan PMK, hari ini juga akan dibahas teknis pelaksanaan di lapangan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dan BNPB selaku satuan tugas (satgas).

Dalam rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan PMK pada Hewan Ternak yang digelar Minggu (19/6/2022) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan.

Hal tersebut dilakukan guna mencegah makin meluasnya wabah penyakit PMK serta tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

Guna mendukung penanganan PMK, pemerintah dalam Rakortas PMK memutuskan akan menggunakan dana APBN, APBD dan sumber dana lainnya, terutama untuk melaksanakan rencana pemberian santunan bagi peternak, khususnya peternak kecil, yang hewan ternaknya mati terkena PMK ataupun yang terkena potong paksa.

Mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai dengan 18 Juni 2022, penyakit PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 199 kabupaten/kota dengan jumlah Kasus Sakit sebanyak 184.646 ekor, Sembuh 56.822 ekor, Pemotongan Bersyarat 1.394 ekor, Kematian 921 ekor dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.

Sementara jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam sebanyak 48.779.326 ekor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn apbd Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top