Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dinilai bakal mendapatkan restu kreditur dalam voting proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hari ini (17/6/2022).
Pemerhati penerbangan Alvin Lie berpendapat dengan pengadilan memberi kesempatan perpanjangan negosiasi, menjadi indikasi bahwa ada keinginan kuat dari Managemen Garuda Indonesia maupun kreditur dan lessor untuk mencapai sepakat.
“Saya cukup optimistis bahwa mayoritas kreditur dan lessor akan menyetujui rencana bisnis dan pola pembayaran tunggakan hutang yang diajukan Garuda Indonesian dalam menyelesaikan kewajibannya,” kata Alvin, Jumat (17/6/2022).
Dia menuturkan manajemen Garuda Indonesia sudah membangun komunikasi yang terbuka dengan kreditur dan lessor. Dari data yang ada, Garuda Indonesia juga menyodorkan rencana bisnis yang cukup realitis, logis dan mengakomodir aspirasi dari para kreditur dan lessor.
Selain itu, lanjutnya, transformasi manajemen dan proses-proses bisnis yang disampaikan oleh Garuda Indonesia usai PKPU diharapkan akan membuat maskapai tersebut menjadi lebih tangguh, efisien dan kompetitif di masa depan.
Sementara itu, pengamat dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman melihat ada upaya yang maksimal dari management Garuda Indonesia untuk menjaga kepercayaan pada kreditur dan lessor untuk menyelesaikan kewajibannya.
Baca Juga
“Mereka akan maju ke depan tidak hanya sebagai maskapai yang menunda hutang, tetapi perusahaan yang juga merampingkan diri agar bisa survive dan melunasi kewajibannya kepada kreditor yang juga mau berkorban,” katanya.
Sebelumnya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meyakini mayoritas kreditur akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan. Diklaim, jumlah kreditur yang berkomitmen mendukung PKPU mencapai lebih dari 50 persen.
"Level of confident kami hari ini sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik seiring jam kerja," katanya.
Garuda Indonesia harus menghadapi voting atas proposal perdamaian yang sudah diajukan kepada para kreditur sejak akhir Desember 2021. Setelah dilakukan pemungutan suara maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022.
