Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai bahwa perekonomian Indonesia pada 2023 berpotensi ada dalam kondisi yang aman karena pengurangan insentif berlaku dengan terukur.
Pemerintah pun berupaya mengejar kinerja perekonomian yang ciamik pada tahun ini, agar menimbulkan kepercayaan seluruh pihak pada tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa proyeksi (forecast) perekonomian 2023 masih sama dengan beberapa tahun terakhir penuh dengan ketidakpastian.
"Namun, terdapat kecenderungan perbaikan ekonomi sehingga berbagai insentif dapat dinormalisasi," ujar Febrio pada Selasa (14/6/2022).
Dia menyebut bahwa kondisi perekonomian 2022 cukup kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I/2022 yang mencapai 5,02 persen dan kuartal II/2022 yang berpotensi lebih baik.
Pemerintah akan mendorong kinerja kuartal-kuartal selanjutnya lebih baik lagi agar capaian pertumbuhan ekonomi 2022 semakin positif.
"Itu tentunya akan menjadi basis yang membangun confidence juga bagi dunia usaha, bagi pemerintah pada akhirnya, bahwa 2023 akan bisa kita navigasi walaupun dengan ketidakpastian yang tinggi. Pengurangan insentif sudah kita lakukan dengan sangat terukur," imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa sudah terdapat berbagai penarikan (tapering) insentif sepanjang 2022 dan berjalan dengan terukur. Pengurangan berjalan dengan tetap menyasar sektor-sektor tertentu yang masih membutuhkan insentif.
Menurut Febrio, penting bagi pemerintah untuk memastikan perekonomian 2022 dapat tumbuh dengan baik dan terjaga, agar kepercayaan dunia usaha dan pihak-pihak lainnya terus meningkat. Modalitas itu dapat membuat perekonomian 2023 terjaga di tengah berbagai ketidakpastian.
"[Pengurangan insentif] itu sangat terukur, tidak perlu dikhawatirkan [akan berdampak terhadap perekonomian]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
