Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk penanaman modal negara atau PMN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
Nilainya akan menyesuaikan dengan total alokasi PMN tahun ini dan waktunya berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian BUMN.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa suntikan modal kepada GIAA dapat berlangsung setelah adanya restu dari Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR.
"Dari sisi anggaran sendiri kan masih nanti, akan kami lihat dari alokasi PMN tahun ini. Jadi, dari kemampuan korporasi untuk melakukan restrukturisasi keseluruhan kewajiban-kewajibannya menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja bersama DPD, Selasa (7/6/2022) di Jakarta.
Meskipun begitu, dia tidak merinci kapan dan bagaimana pelaksanaan PMN untuk Garuda Indonesia.
Sri Mulyani hanya menyebut bahwa pelaksanaannya akan bergantung kepada kondisi Garuda Indonesia dan kesepakatannya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Baca Juga
"Kami nanti koordinasi sama Kementerian BUMN yang mengelola korporasinya," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia menyetujui PMN senilai Rp7,5 triliun dari pemerintah. Suntikan modal itu dapat dicairkan hanya jika GIAA berhasil damai dengan kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Selain menyetujui PMN, Panja tersebut memberikan sejumlah rekomendasi lainnya, seperti dukungan terhadap pelaksanaan skema penyelamatan dari Garuda Indonesia bersama Kementerian BUMN.
Lalu, Panja pun meminta GIAA bersama Kementerian BUMN menyampaikan laporan secara berkala terkait proses penyelamatan.
GIAA sendiri berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dalam dua tahap.
Menurut Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pemerintah akan menyuntik dana senilai Rp7,5 triliun lewat rights issue pertama pada kuartal III/2022, sehingga porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.
“Kemudian, penawaran rights issue kedua akan dicari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51 persen.” kata Tiko dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).
.jpg?w=300&h=221)
