Bisnis.com, JAKARTA — Energy Watch meminta pemerintah untuk ikut menyiapkan kapasitas permintaan dari industri hilir seiring dengan tenggat operasi pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter tahun depan.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengkhawatirkan serapan hasil pemurnian mineral dan logam yang tidak optimal belakangan bakal membebani keuangan perusahaan yang sudah menaruh investasi yang relatif besar pada smelter tersebut.
“Ketika serapan dalam negeri tidak optimal berarti ada biaya besar yang mereka keluarkan ini akan berdampak serius pada ongkos operasional mereka,” kata Mamit melalui sambungan telepon, Rabu (1/6/2022).
Adapun, Mamit mengimbuhkan, industri hilir mineral dan logam dalam negeri relatif belum memiliki kapasitas produksi atau permintaan bahan baku yang besar dari pemasok lokal. Alasannya, harga komoditas lokal relatif tidak kompetitif dibandingkan dengan barang impor.
“Jangan sampai nanti kegiatan smelter terganggu dan mengganggu perekonomian nasional, ini yang perlu didukung pemerintah agar hasil smelter itu masuk diterima industri hilir,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan terdapat tambahan 7 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter yang dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Dengan demikian, total smelter yang bakal efektif beroperasi hingga akhir tahun ini mencapai 28 unit untuk mempercepat upaya hilirisasi komoditas mineral dan logam dalam negeri.
Baca Juga
“Perkembangan pembangunan smelter sampai 2021 itu sudah ada 21 smelter beroperasi yang kemudian kalau kita lihat rencana 2022 itu akan ada tambahan lagi 7 smelter, tentunya kalau kita lihat mudah-mudahan bisa berjalan lancar hingga akhir 2022 itu menjadi 28 smelter,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif dalam Closing Bell CNBC Indonesia dikutip Rabu (1/6/2022).
Adapun, Kementerian ESDM mencatat total investasi yang dibutuhkan untuk upaya percepatan pembangunan smelter hingga 2023 mencapai US$30 miliar atau setara dengan Rp437,1 triliun. Rencana anggaran itu naik 36,3 persen dari posisi awal yang dipatok sebesar US$22 miliar atau setara dengan Rp320,54 triliun pada 2021 lalu.
“Sampai 2023 itu dibutuhkan biaya pada perhitungan tahun lalu sekitar US$22 miliar, katakanlah ada inflasi kenaikan harga maksimum bisa US$30 miliar supaya rencana pendirian smelter itu sampai 2023 bisa terpenuhi,” kata dia.
