Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan pembangunan 218 proyek/program infrastruktur di Jawa Timur dan ditargetkan selesai pada 2024.
Proyek/program tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rapat koordinasi pada Rabu (11/5/2022).
Airlangga menyampaikan, rakor tersebut bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Dalam Rakor tersebut, dia menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres No. 80/2019 dengan nilai investasi sebesar Rp294,3 triliun.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres No. 80/2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya financial closing paling lambat tahun 2024,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga
Berdasarkan pantauan KPPIP dan BPKP, serta kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 5 proyek sudah selesai dengan nilai Rp5,6 triliun, 2 proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian, dengan nilai Rp373,9 miliar, dan 14 proyek dalam tahap Konstruksi, dengan nilai Rp13,4 triliun.
Di samping itu, terdapat 96 proyek dalam tahap penyiapan, dengan nilai Rp124,7 triliun, dan 101 proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp149,1 triliun.
Airlangga juga mengingatkan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.
