Pengadaan lahan
3. Pengadaan lahan dan relokasi
KCIC menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan memakan porsi cukup besar untuk pembengkakan biaya, sekaligus waktu pembangunan. Tanah-tanah yang dibebaskan juga mengalami kenaikan harga, sehingga ada penambahan biaya pengadaan lahan dari nilai awal.
Tidak hanya itu, KCIC juga harus merelokasi sejumlah fasilitas umum yang dekat dengan prasarana LRT seperti masjid, sekolah, parit, jalan, dan lain-lain yang berada di sekitar trase. Dwiyana mengatakan sebelumnya biaya relokasi sejumlah fasilitas tersebut tertera pada initial budget, tetapi belum dirincikan untuk apa saja.
"Sementara dalam perencanaan itu sekitar 128 lokasi, praktiknya karena banyak permintaan dari masyarakat akibat fasilitas umumnya [terdampak] proyek berdasarkan proposal dari masyarakat, realisasinya jadi sekitar 500-an," katanya.
Dwiyana mengatakan biaya bengkak sebesar Rp24 triliun tersebut akan terus dikaji sebelum nantinya akan dinegosiasi oleh kedua pihak pemilik saham PT KCIC, yakni BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Menurut Dwiyana, apabila nantinya angka pasti cost overrun telah ditentukan, maka bisa jadi sumber pembiayaan lain akan diperlukan selain dari dua pemilik saham. Dia mengungkap pembiayaan bisa juga dilakukan dengan mengajukan kredit lagi kepada China Development Bank, yang sebelumnya sudah ikut mendanai megaproyek tersebut.
Untuk diketahui, porsi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen oleh pemilik saham. Dari 25 persen tersebut, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
Adapun, cost overrun yang dikaji oleh PT KCIC sebelumnya lebih tinggi. Sebelum ditentukan sebesar US$1,675 miliar, Dwiyana mengungkap cost overrun sempat melambung senilai US$2,6 miliar hingga US$2,8 miliar.
Di samping itu, kajian cost overrun juga dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan hasilnya telah diberikan kepada Kementerian BUMN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komite Kereta Cepat.
Saat ini, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara keseluruhan sudah mencapai 80,31 persen. Targetnya, operasional kereta cepat bisa tepat waktu yakni mulai Juni 2023.
