Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada para Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang baru terpilih untuk melakukan pembenahan industri jasa keuangan dengan maksimal, seperti melalui penguatan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam kerangka Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa sektor keuangan dan industri keuangan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator harus mampu mendukung dan mengantisipasi perkembangan industri keuangan melalui regulasi yang forward looking.
Menurutnya, industri keuangan berkembang semakin terintegrasi, sehingga pengawasannya pun harus semakin terintegrasi. Sri Mulyani menilai bahwa OJK harus menjadi pengawas dengan memperkuat pengawasan dengan efektif dan kredibel.
"Untuk itu OJK harus menghilangkan silo-silo internal organisasi, antar unsur Komisioner OJK, serta harus menghindarkan silo dan fragmentasi kewenangan pengaturan dan pengawasan," ujar Sri Mulyani pada Kamis (14/4/2022).
Dia menyampaikan bahwa otoritas harus memperkuat pengawasan industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB). Otoritas harus mencermati perkembangan industri jasa keuangan yang mengarah kepada kolaborasi antara perbankan, pasar modal, dan IKNB.
"Fungsi pengawasan OJK harus diperkuat agar mampu mendeteksi permasalahan industri keuangan dengan lebih dini disertai dengan law enforcement yang tegas, tepat, dan terukur. OJK harus mampu mendeteksi permasalahan yang ada dalam sektor jasa keuangan sejak awal dan harus bertindak cepat, tegas, professional," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Dia pun menilai bahwa OJK harus mampu memutuskan dan melakukan koreksi dini dengan efektif terhadap persoalan industri keuangan yang berpotensi menciptakan praktek moral hazard. Otoritas pun perlu mencermati masalah yang mengancam kesehatan, kepercayaan, serta stabilitas industri keuangan dan sistem keuangan.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, otoritas harus lebih adaptif dalam merespons setiap dinamika lingkungan strategis, termasuk disrupsi dari perkembangan teknologi digital. Otoritas harus mampu menjaga agar pengaturan tidak tertinggal dan dapat menyeimbangkan pengaturan yang efektif dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan inovasi.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan kapasitas dan kompetensi staf OJK, juga dengan pembenahan organisasi otoritas. Untuk itu, Sri Mulyani menilai pentingnya reformasi kelembagaan, serta pembenahan pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran OJK dengan disiplin dan teliti.
"OJK harus mampu memitigasi efek negatif yang timbul dari teknologi dan inovasi agar ekosistem keuangan terjaga aman dapt dipercaya dan produktif," katanya.
Sri Mulyani menilai bahwa OJK harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan regulator lainnya, khususnya dalam kerangka KSSK—yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penanganan masalah lembaga keuangan membutuhkan koordinasi yang mulus antar keempat Lembaga KSSK, dari level pimpinan hingga level teknis.
"Hubungan antar Lembaga KSSK harus dibangun berlandaskan prinsip respect, trust, dan transparan," kata Sri Mulyani.
