Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dunia Usaha Pulih, Sri Mulyani Klaim Pendapatan Negara Membaik

Menurut Sri Mulyani, dari sisi realisasi belanja negara terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen, mencapai Rp287,7 triliun atau setara 10,4 persen dari pagu belanja negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam konferensi pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2021). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam konferensi pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin (3/1/2021). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melanjutkan kinerja yang positif dilihat dari sisi pendapatan negara dan dukungan terhadap belanja negara.

Kendati demikian, dari sisi realisasi belanja negara sedikit terjadi perlambatan mencapai Rp287,7 triliun atau setara 10,4 persen dari pagu belanja negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73 persen (year-on-year/yoy). Itu artinya, pendapatan negara telah mencapai Rp302,42 triliun atau setara 16,38 persen dari target APBN 2022.

Perbaikan pendapatan negara, kata Sri Mulyani, terutama disebabkan oleh pemulihan dari kinerja dunia usaha dan juga kenaikan harga komoditas serta kenaikan dari ekspor maupun impor barang yang diperlukan guna menopang kegiatan perekonomian yang semakin tinggi.

Kemudian, dari sisi realisasi belanja negara terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen, mencapai Rp287,7 triliun atau setara 10,4 persen dari pagu belanja negara.

"Meskipun mengalami sedikit perlambatan, realisasi belanja ini membaik apabila dibandingkan dengan periode Januari 2022 yang waktu itu mengalami kontraksi hingga 13 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4/2022).

Membaiknya realisasi belanja negara tersebut didukung oleh belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp172,2 triliun.

Adapun belanja ini mencakup belanja operasional dari kementerian/lembaga maupun belanja program dari kementerian/lembaga, terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial (bansos), dimana penyaluran bansos mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 dan juga pencairan bantuan Kartu Sembako.

Kemudian, untuk belanja non kementerian realisasi mencapai Rp93,6 triliun terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.

"Dengan perkembangan tersebut, penerimaan APBN mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 37,73 persen sedangkan belanja relatif baik perkembangannya sejak Januari. APBN tetap mencatat surplus sebesar Rp19,7 triliun atau 0,11 persen dari Produk Domestik Bruto [PDB]," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper