Bisnis.com, JAKARTA – Negara Group of Seven atau G7 tidak terima dengan pemberlakuan pembayaran gas Rusia menggunakan Rubel. Menurut pemimpin negara G7, keputusan ini diketok sepihak oleh Rusia dan melanggar perjanjian yang ada.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kebijakan tersebut pada pekan lalu untuk pembelian gas Rusia terhadap negara yang berseberangan dengan Rusia, yang mencakup negara-negara di Uni Eropa.
Para ahli ekonomi mengatakan kebijakan yang dikeluarkan putin ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat ekonomi Rusia yang sedang terjun bebas akibat beberapa sanksi yang menimpa Rusia di Barat.
Pihak Kremlin, melalui juru bicaranya Dmitry Peskov, menegaskan jika negara-negara G7 menolak, maka Rusia tidak akan memasok gas ini secara gratis.
“Dalam situasi kami [Rusia], hampir tidak mungkin dan layak untuk terlibat dalam kegiatan amal untuk Eropa,” kata Peskov seperti dikutip dari Aljazeera pada Selasa (29/3/2022).
Menggapi keputusan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak kebijakan sepihak Putin terkait penjualan gas alam Rusia. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan apa yang sudah ditandatangani oleh Rusia dan Uni Eropa.
“Saya tidak melihat alasan mengapa hal ini [pembelian gas Rusia menggunakan Rubel] kami harus terapkan” ujarnya
Lalu, dari pihak Jerman melalui Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan akan segera mengurangi ketergantungannya pada impor energi Rusia. Habeck juga menyebutkan bahwa Jerman harus melepaskan diri dari pasokan minyak, gas, dan batu bara dari Rusia agar tidak memperkuat rezim Putin di negara tersebut.
Meski demikian, pemerintah Jerman juga sejauh ini menolak seruan untuk memberlakukan embargo pada impor energi Rusia. Pasalnya, dia menilai hal itu dapat menjerumuskan ekonomi terbesar Eropa ke dalam kekacauan.
Sebelumnya, Pemimpin negara anggota Uni Eropa mendukung upaya melepaskan diri dari ketergantungan impor gas dari Rusia, meskipun akan menghadapi tantangan berat. Uni Eropa akan mengalihkan dua per tiga impor gasnya dari Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah strategi energi blok itu.
Pemimpin negara di Eropa akan menghadapi tekanan untuk mencari solusi di tengah kenaikan harga energi yang mencekik rumah tangga.
"Kami tidak pernah melakukannya. Jadi apa yang kami lakukan hari ini adalah pilihan politik yang dibangun atas dasar sukarela karena ini bukan kontrak pemerintah," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, dilansir Bloomberg pada Jumat (25/3/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
