Mafia minyak goreng
3. Mendag Minta Maaf
Pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang mengaku tak dapat mengontrol mafia minyak goreng disesalkan sejumlah pihak.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan sebagai pemerintah seharusnya Kemendag tak boleh menyerah mengusut kasus tersebut.
"Sebagai pemerintah, sudah sepatutnya Kemendag tidak menyerah mengusut mafia dan spekulan minyak goreng ataupun pangan lainnya," katanya dikutip dari laman polri.go.id, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, masih banyak yang bisa dilakukan Mendag untuk mengusut kasus tersebut. Mengingat pemerintah punya instrumen untuk penegakan hukum. "Seharusnya terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk lakukan penangkapan dan jatuhkan sanksi hukum, karena tugas Mendag mengawasi kegiatan perdagangan," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah sebagai pengayom rakyat harus berani melawan mafia-mafia minyak goreng yang sudah membuat sengsara rakyat beberapa bulan belakangan.
"Kalau Menteri Perdagangan gagal menghadapi mafia minyak goreng, itu berarti fungsi sebagai Mendag tidak berjalan. Bila itu terjadi ini sangat memalukan pemerintah," tandasnya.
4. Pengawasan Minyak Goreng Curah
Ia menambahkan dari segi pengawasan, akan sangat susah lantaran minyak goreng curah tidak memiliki barcode dan kode produksi sehingga ada kemungkinan bisa dioplos dengan minyak jelantah.
"Kemungkinan tidak sampai sasaran, harga di ritel tetap mahal. Minyak goreng curah itu susah sekali diawasi subsidinya. Jadi, moral hazard-nya terlalu besar," ungkap Bhima kepada Bisnis, Rabu (16/3/2022).
