Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan masalah minyak goreng agar masyarakat tidak kesulitan menjelang bulan Ramadhan.
Dia menilai masalah minyak goreng harus diselesaikan tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di sejumlah daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng di Indonesia.
"Kami meminta komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (16/3).
Puan berpandangan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng sebelumnya. Usai pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), kata Puan, stok minyak goreng langsung jadi langka.
Menurutnya, harga minyak goreng kembali naik akibat adanya kelangkaan pasokan di pasaran. Puan juga menilai, masalah ini harus mendapat penanganan khusus dari Pemerintah Pusat.
“Ibu-ibu menjerit karena sekalinya dapat minyak goreng ada yang harganya sampai Rp50.000 untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” katanya.
Seperti diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menetapkan aturan baru, yaitu harga minyak goreng kemasan disesuaikan dengan harga keekononomian atau harga pasar. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah Pemerintah menyelenggarakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/3/2022).
Selain harga minyak goreng kemasan, pemerintah juga menetapkan dua kebijakan lainnya terkait distribusi minyak goreng ke masyarakat. Pertama, menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000 persen liter.
"Kedua, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDPKS] akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter," imbuhnya.
