Bisnis.com, JAKARTA – Selama ini Ukraina merupakan salah satu pengekspor utama gandum ke Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat pasokan asal negeri yang kini nyaris porak poranda itu memenuhi 24 persen kebutuhan gandum di dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan sudah melakukan koordinasi dengan importir untuk diversifikasi negara pemasok dan sedang diupayakan dari beberapa negara. Salah satunya dengan mendatangkan gandum dari Australia.
Selain mengupas tentang alternatif pasokan gandum untuk kebutuhan industri di Indonesia, sejumlah informasi lainnya disajikan secara analitis dan mendalam di Bisnisindonesia.id.
Berikut berita pilihan yang kami sajikan untuk Anda dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini, Senin (14/3/2022).
Kala Pemerintah Berpaling dari Gandum Ukraina
Kementerian Perdagangan sudah melakukan koordinasi dengan importir untuk diversifikasi negara pemasok gandum sebagai alternatif atas kondisi di Ukraina.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik volume impor gandum Indonesia dari Ukraina meningkat pesat sejak 2010 hingga mencapai 2,96 juta ton pada 2020.
Jika pada 2010 impor gandum dari Ukraina baru sekitar 18.074 ton maka lonjakan tertinggi terjadi dari 2015 ke 2016 saat volume impornya melonjak dari 664.000 ton menjadi 2,4 juta ton.
Sebaliknya, sejak 2010 Australia merupakan pemasok terbesar gandum ke Indonesia, sebelum merosot drastis mulai 2017.
SoftBank Group Hengkang, Masihkah Proyek IKN Terkembang?
SoftBank Group menyatakan mundur dari proyek pembangunan IKN. Padahal jika komitmen SoftBank berlanjut, bisa jadi jadi proyek IKN menjadi lebih kompetitif mengingat ada dua sumber lain yang bisa dipanasi agar ikut menggelontorkan dananya.
Keduanya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed dan bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
CEO SoftBank Masayoshi Son sempat didapuk bagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru, bersanding dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Harapannya, mereka bisa ikut aktif berinvestasi di ibu kota baru. Namun, pemerintah tampaknya tidak boleh terlalu yakin dan harus siap dengan segala kemungkinan perubahan.
Backlog Hunian Masih 12,75 Juta, SMF Coba Ikut Menekan
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog—kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan—hunian layak mencapai 12,75 juta unit.
Jumlah itu sebenarnya telah memperlihatkan penurunan apabila dibandingkan dengan sekitar satu dekade lalu yang pernah menyentuh 14 juta unit.
Warga melintas di depan kantor PT Sarana Multigriya Finansial di Jakarta./Bisnis
Data mengenai jumlah backlog ini memang bervariasi, tetapi angka dari pemerintah tentu merupakan yang paling layak dijadikan ukuran resmi. Terlepas dari munculnya angka yang berbeda, tetap jelas bahwa backlog itu sangat besar dan perealisasian Program Sejuta Rumah harus digenjot.
Menyingkirkan Rusia dari Badan Kerja Sama Multilateral Dunia
Setelah Rusia ditekan ke level terbawah dalam peringkat kreditnya oleh lembaga pemeringkat internasional, Uni Eropa berupaya mendongkel negeri itu dari IMF dan Bank Dunia.
UE akan berupaya untuk "menangguhkan hak keanggotaan Rusia di lembaga keuangan multilateral terkemuka," termasuk IMF dan Bank Dunia.
Paralel dengan Uni Eropa, kelompok negara-negara besar (G7) juga menyiapkan sanksi keras berupa pencabutan status most favoured nation yang akan membuat Rusia tidak lagi memiliki hak untuk mendapat perlakuan setara. G7 juga akan mencabut tunjangan dan mengenakan tarif berat untuk produk ekspor Rusia. Semuanya dimaksudkan untuk lebih mengisolasi Moskow dari ekonomi global.
Impor BBM Makin Tak Terbendung, Lifting 1 Juta Barel Mendesak
Indonesia diperkirakan masih mempunyai potensi sumber daya minyak yang mencapai 80 miliar barel dan gas mencapai sekitar 363 triliun kaki kubik. Namun demikian, potensi itu masih harus dibuktikan, apalagi sudah lebih dari 2 dekade belum juga ditemukan cadangan minyak baru.
Di sisi lain, konsumsi bahan bakar nasional diproyeksikan terus meningkat, sedangkan kapasitas produksi tidak banyak berubah. Hal itu pula yang membuat Indonesia menjadi negara pengimpor minyak terbesar di Asia Tenggara.
Secara rata-rata, berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kebutuhan BBM di dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi baru mencapai sekitar 800.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 600.000 minyak barel per hari.
