Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kecewa dengan janji pemerintah untuk mendatangkan minyak goreng di pasar tradisional sejak awal Februari 2022.
Dalam konferensi pers pada Kamis (10/3/2022), di Gedung Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, APPSI mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa tidak adil dengan distribusi minyak goreng.
Sekretaris Jenderal DPP APPSI Mujiburohman menyampaikan saat ini kebutuhan rata-rata per hari di pasar yang berada di Jakarta sebanyak 153 ton. Subsidi yang datangnya tidak rutin pun membuat pasokan terus terhambat.
Menurutnya masih banyak pasar di Jakarta yang tidak pernah mendapat pasokan, terutama pasar-pasar kecil. “Faktanya ada banyak pasar yang selama dua bulan ini tidak dijamah sama sekali, terutama pasar kecil,” ujar Mujiburohman.
Berdasarkan praktik di lapangan, Mujib mengambil contoh di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, stok minyak baru berdatangan ketika Mendag M. Lutfi akan meninjau pasar.
“Contoh di Pasar Kramat Jati, begitu menteri mau turun, malamnya baru datang, jadi itu sudah lebih ke politis,” kata dia.
Baca Juga
Berdasarkan data dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa minyak sudah dikirim ke berbagai daerah. Jawa Barat saat ini mendapat aliran minyak goreng paling banyak yaitu 73 juta ton. Namun, kenyataannya, distribusi melalui jalur APPSI saat ini baru dua kota, yaitu Sukabumi dan Bandung.
Di Kota Bandung, dari 37 pasar yang ada baru mendapat dua kali supply dengan total 12 ribu ton. Hal ini pun membuat distribusi tidak merata.
Pada akhir Januari 2022, menanggapi keluhan pedagang pasar akan sulitnya minyak goreng, pemerintah menjanjikan subsidi. Pada kenyataannya, subsidi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang lebih mengecewakan untuk pedagang pasar, subsidi disalurkan melalui ritel modern.
“Kami kecewa, karena ternyata minyak goreng subsidi tersebut disalurkan melalui ritel modern tanpa kami diberi tahu sebelumnya,” ungkap Ketua Umum APPSI Sudaryono.
Sudaryono meminta kepada Presiden RI untuk benar-benar menyelesaikan dan memberlakukan distribusi secara adil, khususnya bagi pedagang pasar tradisional.
“Kami mohon sekali kepada pemerintah, khususnya pada Pak Presiden, kalau boleh, cara-cara dan metode rencana distribusinya dan implementasinya betul betul pedagang pasar mendapatkan kesempatan yang sama. Kami tidak anti pasar ritel modern, tapi kalau bisa ya diatur, jangan kami diadu dengan ritel modern, berat,” keluhnya.
