Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerangkan bahwa skema phase out pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berdampak pada finansial PLN sekitar US$38 miliar atau setara Rp543 triliun (kurs Rp14.300).
Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan dampak finansial tersebut diperkirakan berdasarkan revaluasi aset PLN pada akhir 2015.
Pada tahun itu, sejumlah PLTU milik perusahaan setrum diperpanjang masa operasinya hingga 30 - 40 tahun. Alhasil natural retirement-nya dimulai pada 2046 - 2056.
“Dalam skema phase out terdapat dampak finansial bagi PLN sekitar US$38 miliar,” katanya saat Green Economy Outlook 2022, Rabu (23/2/2022).
Edi menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana konversi PLTU batu bara menjadi pembangkit energi terbarukan. Selain itu, rencana phasing out ini akan berkontribusi pada penurunan emisi sektor pembangkit tenaga listrik.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui tengah menghadapi dilema masih tingginya harga energi baru terbarukan meski pemerintah telah menargetkan bauran energi bersih 23 persen pada 2025.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi mengatakan bahwa dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021 - 2030 telah ditetapkan kebutuhan PLT EBT Base Load sebesar 1,1 gigawatt (GW).
PLT EBT Base Load ini merupakan pembangkit energi terbarukan yang mampu menggantikan pembangkit fosil dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik lebih murah dan dapat beroperasi selama 24 jam.
Apabila pemerintah menggunakan pembangkit intermiten seperti PLTS dan PLTG, maka diperlukan Battery Energy Storage System (BESS) untuk memastikan agar daya listrik terus mengalir selama 24 jam.
“Tantangannya bagaimana kita bisa mengganti energi fosil seharga US$6 - 8 sen per kWh dengan energi PLTS + BESS sekitar US$18 - 21 sen per kWh,” katanya saat webinar, Senin (7/2/2022).
