Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR menyatakan terdapat hampir 3.000 kilometer jalan raya yang berada dalam kondisi butuh penanganan untuk segera diperbaiki tahun ini. Tetapi, kurangnya anggaran membuat jalan-jalan tersebut tak dapat ditangani.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan target kemantapan jalan pada tahun ini diproyesikan turun dari target rencana strategis 2020-2024.
Seharusnya pada tahun ini target kemantapan jalan mencapai 95 persen, tetapi target kemantapan jalan pada tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 90,71 persen. Angka ini turun 1,09 persen dari capaian pada tahun lalu 91,81 persen.
Hedy mengungkapkan penurunan itu ditengarai akibat kurangnya anggaran untuk preversi jalan dan jembatan pada pagu anggaran 2022. Menurutnya, untuk mempertahankan kemantapan jalan 91,81 persen pada 2021 membutuhkan anggaran Rp22,32 triliun, dan untuk mencapai target kemantapan jalan pada renstra sebesar 95 persen membutuhkan anggaran Rp30,58 triliun.
Adapun, pada tahun ini anggaran untuk preversi jalan dan jembatan yang dialokasikan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah senilai Rp20,98 triliun.
"Artinya jalan yang rusak akan bertambah di 2022 dan ini akan semakin jauh dari renstra pada 2022," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (15/2/2022).
Hedy mengungkapkan terjadinya penurunan kemantapan jalan pada tahun ini karena kondisi jalan dan jembatan di Indonesia banyak yang sudah memasuki usia tua yang usia layanannya sudah mulai sedikit. Dia memaparkan masih terdapat kondisi jalan rusak sepanjang 3.848,15 km pada tahun lalu dan sedangkan jalan raya dengan kondisi hampir rusak atau marginal tercatat sepanjang 2.901 km.
"Kekhawatiran kita keterlambatan dari penanganan ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar apabila kita tunda. Ini sedang kita pikirkan bagaimana caranya untuk penanganan jalan dan jembatan yang aging," ungkapnya.
