Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Moody's telah memutuskan untuk kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 10 Februari 2022.
Moody's memandang keputusan tersebut sejalan dengan hasil penilaian bahwa ketahanan ekonomi Indonesia serta efektivitas kebijakan moneter dan makroekonomi tetap terjaga.
Moody's juga menilai kebijakan reformasi struktural yang ditempuh oleh pemerintah mendukung peningkatan investasi dan menopang perbaikan daya saing ekspor.
Di sisi lain, reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan rencana normalisasi kebijakan fiskal diperkirakan dapat mendukung terjaganya beban utang pemerintah.
Menanggapi keputusan Moody's tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyatakan bahwa afirmasi rating oleh Moody's merupakan pengakuan positif terhadap Indonesia. Dia menegaskan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia terjaga untuk menghadapi peningkatan ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, afirmasi dari Moody's didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan bauran kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas lainnya yang efektif.
Baca Juga
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, terus mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus melakukan sinergi dengan oemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional," tulis Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (10/2/2022).
Untuk dua tahun ke depan, Moody's memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali kepada level sebelum pandemi yaitu mencapai 5 persen. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa, yaitu 3,7 persen.
Perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh berbagai reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dan UU HPP, yang diarahkan untuk perbaikan iklim investasi dan peningkatan penerimaan Pemerintah.
Dari sisi fiskal, Moody's memperkirakan beban utang pemerintah masih akan meningkat ke level 42,5 persen dari PDB pada 2023, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa, yakni 64 persen dari PDB. Selain itu, Moody's melihat kemampuan membayar utang pemerintah, serta porsi pinjaman dalam mata uang asing, masih memberikan risiko terhadap kondisi fiskal.
Menurut Moody's, strategi normalisasi kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh bank sentral dan pemerintah merupakan dasar terjaganya kredibilitas kebijakan. Dukungan BI dalam pembiayaan defisit fiskal telah membantu terjaganya stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) pemerintah sekaligus memberikan ruang alokasi anggaran untuk belanja pemerintah yang lebih produktif.
"Moody's juga memberikan penekanan bahwa normalisasi kebijakan yang dilakukan dengan tepat waktu sangat penting sifatnya untuk menjaga kredibilitas kebijakan," demikian dikutip dari siaran pers.
Moody's sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada Baa2 dengan outlook Stabil pada 10 Februari 2020.
