Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu agenda prioritas Presidensi Indonesia dalam forum G20 adalah transformasi digital yang mencakup transformasi industri menuju industri 4.0 dan transformasi ketenagakerjaan.
Transformasi digital dalam industri dan ketenagakerjaan tersebut dibahas dalam kick-off meeting salah satu kelompok forum G20, yaitu Labour 20 atau L20. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kooridnator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain anggota L20.
"Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa L20 bisa membuat semacam piloting, contoh soal, ataupun lighthouse agar bisa didorong keberhasilan dari transformasi ini dan dari segi retraining reskilling, serta ditambah lagi dari segi kesejahteraan. Tentu ini bisa direplikasi oleh negara lain,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, dikutip dari siaran resmi, Senin (31/01/2022).
Adapun, pertemuan serikat pekerja mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai L20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Prancis 2011. Pengakuan tersebut membuat L20 sejajar dengan B20. Kemudian, pada KTT G20 di Los Cabos 2012, pemimpin L20 dan B20 diundang Presiden Calderon dan sejak saat itu kedua forum kembali bertemu dan berkolaborasi dalam G20.
"Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT, dan gagasan-gagasan ini tentu bisa untuk diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi Covid-19," jelas Airlangga.
Airlangga selaku Ketua I G20 Jalur Sherpa berharap melalui L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20. Selain itu, L20 Indonesia diharapkan bisa mengundang berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.
Baca Juga
Dia mengatakan salah satu agenda utama yang diharapkan bisa dituntaskan melalui L20 di bawah kepimpinan Indonesia adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Terutama, kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang dan miskin.
“Yang saat ini tentunya diharapkan adalah kita bisa tuntaskan dari kemiskinan maupun dari pengangguran. Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya. L20 tentunya juga harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas,” terangnya.
Di dalam negeri, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta buruh atau pekerja. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja yang telah menjangkau 11,4 juta orang selama dua tahun pandemi.
“Ini adalah program pertama pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini juga telah memasukkan unsur face recognition. Jadi, sudah fully AI [artificial intelligence] dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta,” lanjutnya.
Airlangga mengatakan intervensi pemerintah yang efektif serta reformasi struktural dilakukan agar para pekerja mudah mendapat akses terhadap lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang inklusif terutama bagi para penyandang disabilitas.
“Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
