Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sawit Diusulkan Jadi Tanaman Hutan, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Kemenko Bidang Perekonomian membahas sawit yang diusulkan jadi tanaman hutan.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 27 Januari 2022  |  22:32 WIB
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2020). Badan Litbang Kementerian ESDM memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (crude palm oil/CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020. Bisnis - Arief Hermawan P
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2020). Badan Litbang Kementerian ESDM memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni (crude palm oil/CPO) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hingga Desember 2020. Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih membahas usulan yang disampaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) untuk menetapkan sawit sebagai tanaman hutan.

Usulan itu berangkat dari kekecewaan petani sawit rakyat ihwal rendahnya implementasi penyelesain klaim perkebunan sawit yang ada di kawasan hutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan kementeriannya masih membutuhkan waktu untuk meninjau materi usulan yang disampaikan Apkasindo tersebut.

“Kalau untuk saat ini, perlu koordinasi lintas kementerian untuk kesepakatan tindak lanjutnya,” kata Musdhalifah, Kamis (27/1/2022).

Apkasindo melaporkan permasalahan klaim sawit yang berada di kawasan hutan terjadi merata di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Malahan, berdasarkan catatan Apkasindo, luas tutupan sawit dalam kawasan hutan milik petani rakyat mencapai 2,78 juta hektare hingga akhir 2021.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas tutupan sawit yang berada di kawasan hutan secara keseluruhan menyentuh di angka 3,4 juta hektare hingga akhir lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis atau terlantar untuk menyelesaikan polemik klaim tumpang tindih sawit rakyat di kawasan hutan.

Gulat beralasan upaya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah klaim lahan sawit milik rakyat di kawasan hutan tersebut.

“Sudah banyak regulasi diterbitkan untuk memecahkan masalah ini tapi tidak satupun menyelesaikan masalah,” kata Gulat, Kamis (27/1/2022).

Gulat mengatakan tanam sawit rakyat yang terletak di kawasan hutan tidak perlu dicabut lantaran sifatnya yang serupa dengan tanaman hutan pada umumnya. Dengan demikian, Apkasindo, merekomendasikan sawit rakyat itu dapat ditanam di kawasan hutan yang rusak atau terlantar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit apkasindo kemenko perekonomian
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top