Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Batas Lebih Bayar Restitusi PPN untuk Pengusaha Naik, Maksimal Jadi Rp5 Miliar

Batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN bagi wajib pajak persyaratan tertentu adalah Rp1 miliar. Kini, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu batas pengembaliannya menjadi Rp5 miliar.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 13 Januari 2022  |  12:03 WIB
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN untuk Pengusaha Naik, Maksimal Jadi Rp5 Miliar
Petugas melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bagi pengusaha kena pajak menjadi Rp5 miliar. Hal tersebut dapat membantu likuiditas pelaku usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa penyesuaian batas itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Sebelumnya, batas pengembalian pendahuluan restitusi PPN bagi wajib pajak persyaratan tertentu adalah Rp1 miliar. Kini, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu batas pengembaliannya menjadi Rp5 miliar.

Menurut Neil, latar belakang penyesuaian batas restitusi PPN tersebut adalah untuk membantu likuiditas keuangan wajib pajak. Likuiditas menjadi penting dalam mengembangkan usaha di tengah tren pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan penyesuaian jumlah batasan tersebut menjadi lima miliar, maka lebih banyak pelaku usaha yang mendapat layanan ini. Kas dari restitusi dapat digunakan kembali oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Neil pada Kamis (13/1/2022).

Selain itu, dalam PMK tersebut, pemerintah juga mengharuskan wajib pajak kriteria tertentu untuk menyampaikan laporan keuangan dalam suatu tahun pajak. Laporan itu harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian.

Apabila tidak dipenuhi, wajib pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan dan dicabut keputusan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentunya.

Menurut Neil, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Dengan demikian, akan terwujud pelayanan perpajakan yang setara, baik dalam proses penetapan maupun pencabutan sebagai wajib pajak kriteria tertentu.

“Penyesuaian kebijakan ini untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan menjamin bahwa wajib pajak memiliki kriteria yang layak selama mendapatkan layanan khusus berupa pengembalian pendahuluan tersebut,” ujar Neil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Restitusi Pajak
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top