Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menaker Ida Ancam Perusahaan yang Langgar Penempatan Pekerja Migran

Kementerian Perdagangan terus berupaya melakukan pencegahan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 11 Januari 2022  |  20:50 WIB
Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta, Senin (12/4/2021).  - Antara
Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta, Senin (12/4/2021). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kementeriannya bakal menindak tegas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau setiap orang yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

"Kami tak pernah ragu menjatuhi sanksi bagi P3MI yang melanggar. Kami tidak pernah ragu. Begitu menerima laporan, kami langsung merespons. Kami sudah banyak sekali memberikan sanksi administrasi kepada yang melanggar," kata Ida saat menerima audiensi Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (11/1/2021).

Ida menerangkan kementeriannya terus berupaya melakukan pencegahan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Upaya yang dilakukan dengan mendorong dan memberikan bantuan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Hal tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, Pemerintah membentuk LTSA.

Upaya lain yang dilakukan Kemnaker yaitu dengan melakukan kerjasama multipihak dalam program safe and fair migration dengan ILO, UN Women, dan beberapa LSM pemerhati PMI seperti SBMI, KSBSI, Solidaritas Perempuan, Sebay Lampung, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, dan Women Crisis Center Mawar Balqis. 

Menurut dia, dari kerja sama tersebut berhasil mengintegrasikan layanan Migrant Worker Resource Centre (MRC) yang responsif gender ke dalam LTSA atau layanan pemerintah di Kabupaten Cirebon, Blitar, Tulungagung, dan Lampung Timur. 

"Inisiatif ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia dan ASEAN untuk kerjasama multipihak dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi yang responsif gender untuk peningkatan perlindungan perempuan PMI dan keluarganya sejak dari tingkat desa," tuturnya.

Upaya lainnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non prosedural di 25 lokasi embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI. Keanggotaan Satgas ini mencakup Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, Dukcapil, Kesehatan, Sosial, dan Perhubungan. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tenaga kerja Kemenaker Pekerja Migran Indonesia
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top