Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bahlil Ungkap Alasan Pencabutan Ribuan Izin Usaha Pertambangan

Bahlil ingin ke depannya investasi bisa berkualitas, agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah akan melakukan pembenahan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 08 Januari 2022  |  16:52 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) sejumlah perusahaan di Indonesia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui konferensi pers, Jumat (8/1/2022), menjelaskan berbagai alasan mengapa langkah pencabutan izin dan hak guna diambil oleh pemerintah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan sebagian besar alasan pencabutan adalah karena tidak jelasnya status dan tidak beroperasinya berbagai perusahaan, meskipun sudah diberikan izin oleh pemerintah. Pencabutan dilakukan setelah adanya peninjauan dan kajian mendalam terhadap izin-izin tersebut.

Contohnya, Bahlil mengatakan terdapat lebih dari 2.000 perusahaan yang telah mengantongi IUP dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari pemerintah, namun tidak kunjung beroperasi. Ada juga yang sudah mengantongi dua izin tersebut, namun tidak juga membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

"Contohnya IUP. Dari 2.078 izin dan ditambah 19 izin yang sudah dikasih, IPPKH juga sudah dikasih, tapi tidak melakukan eksekusi," katanya kepada awak media di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Bahlil bahkan menyebut ada perusahaan yang sudah diberikan izin, namun justru disalahgunakan. "Ada izin dikasih tapi orangnya enggak jelas. Ada izin dikasih tapi dicari lagi orang untuk menjual izin. Kayak gini enggak bisa, kita harus bicara konteks keadilan," tambahnya.

Bahlil ingin ke depannya investasi bisa berkualitas, agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah akan melakukan pembenahan.

Pada sisi izin pertambangan, Bahlil mengatakan sebanyak 2.078 dari total 5.940 perusahaan tambang yang memiliki IUP, akan dicabut izinnya.

"Itu kan berarti hampir 40 persen izin yang tidak bermanfaat. Bagaimana negara mau maju," ujarnya.

Ke depannya, Bahlil juga menyebut akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian khususnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk mencabut lebih dari 3 juta izin usaha yang "nakal". Bahlil menyebut pihaknya menemukan banyak dari perusahaan yang memegang izin konsesi kawasan hutan, namun tidak membuat perkebunan atau industri.

"Tetapi area tersebut dipakai hanya untuk orang sewa jalan. Nah, tidak bisa lagi kayak begini-begini, nih. Atau, izinnya dikasih, tapi digadaikan di bank. Uangnya diambil, kerjanya tidak jalan," tuturnya.

Kementerian Investasi/BKPM akan mulai mencabut 2.078 IUP perusahaan tambang yang tidak beroperasi, Senin (10/1/2022). Hal ini, kata Bahlil, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertambangan izin pertambangan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top