Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Sokong Ekoniomi Hijau di Indonesia

Ekonomi hijau merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan di masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 28 Desember 2021  |  16:40 WIB
Layar menampilkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat berbicara di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021). Bisnis - Abdurachman
Layar menampilkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat berbicara di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com,JAKARTA - Komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau sangat dinantikan oleh dunia internasional. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Womboh Santoso dalam kegiatan bertajuk Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Ekonomi Hijau di Surakarta, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, ekonomi hijau merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan di masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.

“Dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan iklim, Indonesia menjadi negara yang sangat penting mengingat Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Terkait hal ini, Bapak Presiden telah menekankan peluang Indonesia di bidang ini,” ujarnya.

Untuk itu, tuturnya, komitmen Indonesia akan menjadi perhatian dunia terutama terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca, sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, kemudian pencapaian net zeroemision pada 2060.

Agar mendukung agenda penanganan perubahan iklim tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk Task Force Climate Change di mana OJK menjadi anggota di Working Group 4 terkait Sustainable and Blended Finance for Our Common Future.  

Dia menilai, tantangan terbesar dalam Working Group 4 tersebut adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim.  Hal ini dikarenakan transisi dari ekonomi konvensional kepada ekonomi berkelanjutan yang berfokus kepada lingkungan membutuhkan biaya besar. Di Indonesia, ungkapnya, kebutuhan dana penanganan iklim mencapai Rp6.700 triliun atau Rp745 triliun per tahun hingga 2030.

“Selain Indonesia, beberapa negara juga telah  menyediakan anggaran yang cukup besar pada 2022 untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau di antaranya Jepang US$40 miliar dan Amerika Serikat,US$36 miliar. Kebutuhan pembiayaan tersebut tentunya tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN. Dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah serta bantuan organisasi Internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut,” ungkapnya.  

Lanjutnya, OJK sebagai otoritas di sektor keuangan memiliki andil yang besar dalam menyusun kebijakan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan dalam mendukung implementasi ekonomi hijau. Kebijakan ini dimulai dengan penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap I (2015-2020), di mana telah terbitPOJK Nomor 51 Tahun 2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Selain itu, terdapat kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Hasilnya, Indonesia memperoleh peringkat satu berdasarkan survei tentang tingkat kepercayaan terhadap perusahaan yang menyampaikanlaporan kinerja keberlanjutan dari Globescan and Global Reporting Initiative pada 2020.

“Selanjutnya OJK menyusun Roadmap Keuangan  Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 menyempurnakan beberapa hal dalam Roadmap Tahap I yaitu belum tersedianya taksonomi hijau, belum terintegrasinya risiko keuangan perubahan iklim ke dalam kerangka mitigasi risiko, belum tersedianya insentif untuk penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan, dan rendahnya kesadaran industri keuangan mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan,” urainya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK ekonomi hijau
Editor : Puput Ady Sukarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top