Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyakini bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun.
Oleh karena itu, dia menilai upaya-upaya peningkatan literasi harus dilakukan, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.
“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia [BI], Otoritas Jasa Keuangan [OJK], dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya dalam siaran pers, Senin (13/12/2021).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.
Namun, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurutnya, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
OJK mencatat, pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
Baca Juga
“Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," katanya.
