Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Yakin Keuangan Digital Bisa Tumbuh 8 Kali Lipat Jadi Rp4.500 Triliun di 2030

Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan literasi harus dilakukan, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal / Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyakini bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun.

Oleh karena itu, dia menilai upaya-upaya peningkatan literasi harus dilakukan, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.

“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia [BI], Otoritas Jasa Keuangan [OJK], dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya dalam siaran pers, Senin (13/12/2021).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.

Namun, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurutnya, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

OJK mencatat, pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

“Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper