Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan asosiasi sepakat terus mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan digital, mengingat potensi dari ekonomi digital diperkirakan tumbuh pesat ke depan.
Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun.
Karena itu, dia menekankan pentingnya upaya-upaya peningkatan literasi, sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.
“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia [BI], Otoritas Jasa Keuangan [OJK], dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya dalam siaran pers, Senin (13/12/2021).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.
Namun, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurutnya, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
OJK mencatat, pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
“Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," katanya.
Dalam hal ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan BI bersinergi dengan pemerintah serta para pelaku usaha mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek, antara lain dari sisi produksi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding, dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas.
Destry mengungkapkan pengguna QRIS saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95 peren merupakan UMKM.
“BI juga telah menyusun kerangka kerja Kebijakan Pengembangan UMKM BI yang bertujuan mendorong UMKM Indonesia agar memiliki daya saing, salah satunya adalah melalui program UMKM go digital. Selain itu, BI juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia [BSPI],” katanya.
