Bisnis.com, JAKARTA — Berlakunya pajak karbon secara global, khususnya di Uni Eropa dinilai akan berpengaruh terhadap ekspor sejumlah negara di Asia Pasifik, seperti China, India, dan Indonesia. Penambahan pajak dalam biaya ekspor menjadi tantangan dalam upaya pengurangan emisi karbon itu.
Hal tersebut tercantum dalam riset Moody's Investor Service mengenai lambatnya adopsi penetapan harga karbon yang membuat sejumlah wilayah rentan terhadap pajak lintas batas. Moody's menilai bahwa tahap awal penerapan pajak karbon akan memengaruhi perekonomian negara-negara Asia Pasifik.
Analis dan Assistant Vice President Moody's, Deborah Tan menjelaskan bahwa dukungan negara-negara Asia Pasifik terhadap penerapan pajak karbon terus meningkat. Instrumen fiskal itu dapat turut membantu pengurangan gas rumah kaca dan menekan emisi karbon.
Meskipun begitu, menurut Deborah, mereka menghadapi risiko kenaikan biaya ekspor karena penerapan pajak karbon di berbagai belahan dunia. Moody's mencatat bahwa negara-negara Asia Pasifik dengan tujuan ekspor utama Uni Eropa akan terbebani pajak karbon, misalnya China, India, dan Indonesia.
"Ekonomi Asia berpotensi melambat ketika menghadapi penerapan pajak karbon di pasar ekspor utama mereka seperti Uni Eropa. Oleh karena itu, risiko paling dekat penerapan pajak karbon tidak datang dari kebijakan domestik, tetapi dari pengenaan pungutan emisi karbon oleh mitra dagang Asia, yang dapat meningkatkan biaya ekspor dan mengurangi aktivitas perdagangan," tulis Deborah dalam risetnya, dikutip pada Minggu (12/12/2021).
Menurutnya, negara-negara Asia Pasifik memang bukan pengekspor hidrokarbon yang signifikan, tetapi pajak akan tetap berlaku terhadap sejumlah sektor padat karbon, khususnya besi dan baja. Oleh karena itu, ekspor Indonesia dinilai akan turut terpengaruh oleh penerapan pajak karbon, bersama dengan India dan China.
Baca Juga
Meskipun begitu, China dan India akan mengalami eksposur paling besar dari kebijakan pajak itu karena ketergantungan mereka yang tinggi terhadap batu bara dan harga energi bersubsidi. Di kedua negara itu, fasilitas listrik, pertambangan batu bara, besi, kimia, dan transportasi menjadi sektor yang paling terpengaruh oleh kebijakan pajak karbon.
Berdasarkan International Energy Agency World Energy Outlook, wilayah Asia Pasifik memproduksi 14,7 miliar ton CO2 dari penggunaan bahan bakar pada 2019. Jumlah itu setara dengan 43 persen total emisi global, menjadikan Asia Pasifik sebagai kawasan penghasil emisi CO2 terbesar di dunia.
Moody's menilai bahwa berlakunya pajak karbon dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan emisi karbon secara global. Berdasarkan simulasi International Monetary Fund (IMF), penerapan pajak karbon senilai US$25 per ton CO2e dapat menurunkan emisi karbon Asia Pasifik hingga 21 persen pada 2030, melebihi target pengurangan dalam Perjanjian Paris.
Misalnya, dengan tarif pajak karbon US$25 per ton CO2e, Indonesia dapat menekan emisi karbon hingga berkisar 12 persen pada 2030. Adapun, jika tarif pajak senilai US$50 penurunan emisi karbon di Indonesia bisa mencapai sekitar 20 persen dan dengan tarif US$75 penurunan emisi bisa menyentuh 25 persen atau melebihi target Perjanjian Paris.
Sementara itu, di China, penerapan tarif pajak karbon senilai US$25 per ton CO2e dapat membuatnya melampaui target Perjanjian Paris, yakni pengurangan emisi karbon hingga 25 persen. Pengurangan itu akan berpengaruh sangat signifikan bagi dunia karena China merupakan salah satu penyumbang besar emisi karbon saat ini.
Deborah menjelaskan bahwa penetapan pajak karbon akan mendorong kenaikan harga di sejumlah sektor dan menjadi kendala tersendiri dalam penerapan ekonomi hijau. Namun, dampaknya akan berbeda-beda di setiap negara, tergantung kepada bauran energi dan tingkat harga energi di setiap negara.
Dia pun menilai bahwa pemanfaatan pendapatan fiskal dari pajak karbon dapat mengurangi dampak ekonomi terhadap rumah tangga dan korporasi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada pekerja di sektor terdampak kebijakan pajak karbon atau berupa insentif bagi perusahaan di sektor terkait untuk mengadopsi langkah-langkah efisiensi energi.
"Pajak karbon bersifat regresif, oleh karena itu, mentransfer pendapatan fiskal tambahan yang diperoleh dari penerapan pajak ini dapat mengurangi dampak negatifnya," tulis Deborah.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengakui bahwa pajak karbon memang akan memengaruhi perekonomian pada awal pemberlakuannya, khususnya di sektor-sektor tertentu. Namun, kebijakan itu penting karena menandai babak baru implementasi ekonomi hijau.
"Intinya kami ingin membangun pasar karbon yang lebih kompetitif, sehingga in line dengan praktik global, mendorong pelaku usaha bisa bertransisi lebih baik. Kami akan fokus di dua sektor terlebih dahulu, kehutanan dan batu bara, itu dua sektor yang mewakili penyumbang karbon terbesar di Indonesia," ujar Yustinus pada Kamis (9/12/2021).
Menurutnya, transisi menuju ekonomi hijau harus berjalan dengan mulus dan tidak kontraproduktif. Misalnya, jika penghentian pembangkit listrik dari batu bara berjalan secara terburu-buru, dampaknya bisa beruntun terhadap perekonomian.
"Jadi, saat ini pembangkit listrik tenaga uap [PLTU] eksisting dengan batu bara tetap beroperasi, mereka dikenai pajak karbon, sambil bertransisi berapa lama. Apakah akan exit, lalu investasi lagi, itu kami dorong," ujarnya.
