Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai industri otomotif sebagai sektor yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi nasional, seiring dengan besarnya kontribusi terhadap perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam gelaran Gaikindo International Automotive Conference, Selasa (16/11/2021). Dia memaparkan berbagai langkah pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan persiapan menuju kondisi pasca pandemi Covid-19.
Menurutnya, industri otomotif memiliki efek berantai (multiplier effect) yang sangat besar bagi perekonomian. Bukan hanya sumbangsih penjualan kendaraan yang besar bagi ekonomi nasional, sektor itu pun terintegrasi dengan rantai pasok global juga mempekerjakan 1,5 juta orang di dalam negeri.
Kondisi tersebut membuat industri otomotif memiliki peranan strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, sesuai fokus pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi. Oleh karena itu, pertumuhan industri otomotif akan didukung dengan baik.
“Saya percaya di mana industri otomotif menjadi kunci kritikal dalam program pemulihan ekonomi nasional terlebih di masa pandemi,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (16/11/2021).
Dia menjabarkan bahwa pada 2020 penjualan kendaraan berkurang hampir 50 persen dari tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 membuat masyarakat, khususnya kelas menengah atas menahan belanja barang mewah seperti kendaraan.
Pemerintah pun kemudian menerbitkan insentif pajak pembelian atas barang mewah (PPnBM) untuk memancing masyarakat kembali membeli kendaraan, baik untuk penggunaan pribadi, terlebih untuk menunjang usaha. Insentif itu membuat penjualan mobil selama September 2021 sebanyak 84.110 unit naik sekitar 41,5 persen dari Februari 2021.
Sri Mulyani pun berharap sektor otomotif dapat tumbuh lebih baik pada kuartal IV/2021 karena ekonomi makro menunjukkan tren perbaikan yang positif. Selain itu, pandemi Covid-19 pun relatif terkendali, dengan kehati-hatian yang tetap ada untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terkait relaksasi PPnBM yang akan berakhir pada Desember 2021. Tidak menutup kemungkinan, hasil evaluasi akan berbuah perpanjangan relaksasi atau munculnya skema insentif lain.
“Terkait dengan fasilitas, tentu pemerintah akan melihat sampai Desember untuk evaluasi tahun depan. Ada banyak hal yang akan dipelajari pemerintah, termasuk juga dengan hal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Airlangga pada Kamis (11/10/2021).
