Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PUPR terus meningkatkan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui intervensi langsung kepada sebanyak 5 juta rumah tangga melalui penyediaan hunian, penyediaan hunian, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi bantuan/subsidi, pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, serta pembinaan.
"Ini juga dilakukan intervensi tidak langsung kepada 6 juta rumah tangga melalui penyediaan hunian melalui peran masyarakat dan swasta, fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan, dan rumah komersial," ujarnya dalam Webinar Bank BTN, Kamis (11/11/2021).
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomer 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024, dalam 5 tahun mendatang Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab untuk menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni.
Selain itu, juga menyediakan PSU yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.
Khalawi menuturkan kebijakan perumahan pada era new normal menghadapi pandemi diantaranya dengan melanjutkan program Program Sejuta Rumah (PSR) yang disertai penguatan dan inovasi serta stimulus ekonomi yang meringankan dunia usaha.
Tak hanya itu, juga konsumen melalui bantuan keringanan tarif, mendorong likuiditas jangka panjangperumahan, serta restrukturisasi kredit.
Sebagai strategi mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama MBR dan melanjutkan kebijakan perumahan sebelumnya, pada 2020 hingga 2024, pemerintah melanjutkan program sejuta rumah yang merupakan program kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor perumahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta swasta dan masyarakat.
Sejak 2015 hingga tahun 2020, PSR mencapai 5,7 juta unit. Adapun hingga akhir Oktober tahun 2021, capaian PSR mencapai 871.218 pada bulan Oktober.
Khalawi menambahkan pihaknya juga berupaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yaitu program Padat Karya Tunai (PKT).
Melalui program PKT atau cash forwork ini ditelah digelontorkan alokasi anggaran PKT sebesar Rp23,24 triliun, dengan target penyerapan tenaga kerja sekitar 1.232.400 orang di 34 provinsi di Indonesia pada 2021.
PKT juga telah diimplementasikan ke dalam program di bidang perumahan dan permukiman yakni Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Tempat PengelolaanSampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dengan serapan tenaga kerja hingga 572.800 orang dan anggaran sebesar Rp9,4 triliun.
"Adanya PKT telah membantu perekonomian keluarga para pekerja. Yang tak kalah penting, selama pelaksanaan konstruksi, seluruh pekerja patuh dan disiplin pada protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19," katanya.
Menurutnya, manfaat yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa PKT yang digulirkan pemerintah mampu membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
Hal ini sekaligus menguatkan PKT sebagai solusi tepat bagi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masapandemi.
"Adapun upaya lainnya yang dilaksanakan dalam rangka percepatanpenyediaan perumahan bagi MBR yaitu pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan penyediaan rumah bagi MBR melalui pembentukan BP3," ucapnya.
Selain itu, kemudahan kepemilikan rumah yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian insentif bebas PPN 100% sebagaimana diatur oleh PMK No.103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
Pihaknya pun tak memungkiri masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan rakyat antara lain terbatasnya lahan yang terjangkau, terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta penerapan regulasi yang belum efektif.
Namun demikian, pihaknya terus berupaya agar dapat dilakukan penyelenggaraan perumahan baik dengan kebijakan land banking, skema pembiayaan kreatif melalui kredit mikro, BP2BT, Tapera, KPBU, dan penyusunan kebijakan sebagai turunan UU Cipta Kerja.
"Berbagai upaya yang telah dilakukan merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan rumahlayak huni, berkualitas, dan terjangkau khususnya bagi MBR, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan perlambatan ekonomi pasca pandemi," tutur Khalawi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
