Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta konsorsium BUMN melakukan negosiasi dengan China sebelum menyuntikkan dana untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021), Sri Mulyani akan menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Anggaran yang akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI itu bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang totalnya Rp20,1 triliun untuk tiga entitas termasuk KAI sebesar Rp6,9 triliun.
Namun sebelum menyuntik dana tersebut, dirinya meminta agar konsorsium BUMN dalam proyek ini melakukan negosiasi dengan konsorsium China. Negoisasi tersebut berupa dilusi saham alias penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal lebih kecil dari Rp4,3 triliun.
"Kami meminta kepada BUMN silakan negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium [China] termasuk apakah kepemilikan pemerintah dilusi, berarti kita enggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu," katanya.
Bahkan, lanjutnya, bila perlu konsorsium BUMN mengajukan restrukturisasi utang melalui kebijakan debt to equity swap alias menukar utang dengan saham/mengubah utang menjadi penyertaan modal.
Baca Juga
"Saya katakan kalau belum saya [pemerintah/APBN] harus step in, ya enggak usah step in. Termasuk tadi kemungkinan dilusi saham, kepemilikan kita enggak harus 60 persen. Kemudian kalau sampai nanti dari utang tadi, yang diberikan kepada konsorsium kalau enggak bisa bayar di-swap-kan menjadi ekuitas saja," ujarnya.
Sebelumnya dia menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang menggunakan skema business to business. Artinya, BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban pendanaan.
Namun, sambung Sri Mulyani, karena KAI mengalami pukulan karena situasi pandemi, maka mereka tidak bisa memenuhi ekuitas awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
