Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Putih dan 49 senator telah menyatakan dukungannya terhadap pengenaan pajak karbon sebesar US$20 per ton sebagai bagian dari undang-undang belanja Presiden Joe Biden.
Dilansir Bloomberg pada Sabtu (6/11/2021), biaya emisi karbon dioksida ditetapkan paling sedikit US$20 per ton dan akan meningkat secara bertahap. Pendapatan dari biaya ini akan dikembalikan kepada konsumen atau akan diberikan untuk membantu para pekerja di sektor bahan bakar fosil yang terdampak oleh transisi energi.
"Kami sudah punya 49 dari 50 suara. DPR telah memastikan kepada kami bahwa mereka juga akan meloloskannya dan Gedung Putih juga telah meyakinkan kami bahwa Presiden akan menandatangani kebijakan ini," ujar Senator AS Sheldon Whitehouse pada Sabtu.
Namun, Gedung Putih masih membujuk satu suara penolakan terhadap pajak karbon yang berasal dari Senator Jeo Manchin yang merupakan anggota Demokrat dari West Virginia.
DPR pada Jumat menunda pemungutan suara pada paket US$1,75 triliun Biden yang menyangkut perluasan manfaat sosial, langkah-langkah iklim dan kenaikan pajak, yang kemudian akan dibawa ke Senat.
Pengenaan pajak karbon didukung oleh para ekonom karena dinilai sebagai pendekatan langsung untuk mengatasi perubahan iklim, mulai dari sektor minyak dan gas hingga baja dan semen.
Baca Juga
Dengan demikian, investasi swasta ke teknologi pengurangan emisi juga semakin menarik. Selain itu, inisiasi ini juga akan mendukung pemenuhan janji Biden pada Perjanjian Paris yang mempertaruhkan pengurangan separuh gas rumah kaca AS hingga 2030.
Penekanan terhadap harga karbon akan menarik dukungan dunia bisnis, termasuk perusahaan minyak dan kelompok perdagangan utama mereka. Namun, pendukung industri umumnya menginginkan pajak karbon yang dikenakan sebagai pengganti regulasi terkait gas rumah kaca yang sudah berlaku.
Hingga saat ini, Demokrat telah berupaya untuk menyempurnakan rencana tersebut seperti pengecualian bahan bakar tanpa timbal, meskipun produk minyak bumi lainnya termasuk diesel tidak akan dapat menghindari kebijakan ini.
"Sudah ada negosiasi selama berbulan-bulan dengan Gedung Putih untuk mencapai [kesepakatan] yang mereka inginkan," kata Whitehouse.
Senator Lisa Murkowski, Republican dari Alaska mengatakan jika regulasi pajak karbon diterapkan hanya didukung oleh Demokrat, tidak akan bertahan lama dari perubahan politik di masa depan pada Kongres dan Gedung Putih.
"Jika akan ada biaya karbon sebagai kebijakan transformasional, itu hanya akan terwujud jika [didukung] bipartisan," katanya dalam acara Dewan Atlantik di KTT iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
