Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pajak Karbon Perlu Diterapkan secara Bertahap dan Hati-hati, Ini Alasannya!

Pajak karbon perlu dilakukan secara bertahap dan berhati-hati karena dalam pengenaan pajak karbon terdapat dilema, yakni di satu sisi Indonesia masih negara menengah.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 22 Oktober 2021  |  13:49 WIB
Pekerja beraktivitas di area pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja beraktivitas di area pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mulai menerapkan pengenaan tarif pajak karbon pada 1 April 2022 dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e)

Pada tahap awal, tarif pajak karbon tersebut akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Kepala Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef Abra P.G Talattov mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dan secara bertahap memberlakukan pajak karbon agar tidak menimbulkan gejolak di perekonomian.

Dia menyampaikan, di satu sisi pajak karbon memberikan manfaat bagi penerimaan negara. Di sejumlah negara, pengenaan environmental tax bahkan berdampak cukup positif bagi penerimaan negara.

Namun demikian, dia menjelaskan, secara ideal pajak karbon diterapkan ketika suatu negara telah mencapai titik optimal dalam perekonomian, berhasil membangun infrastruktur untuk mendukung industri yang ramah lingkungan.

Pajak karbon perlu dilakukan secara bertahap dan berhati-hati karena dalam pengenaan pajak karbon terdapat dilema, antara satu sisi Indonesia masih negara menengah,” katanya dalam acara diskusi virtual, Jumat (22/10/2021).

Dia mengatakan, Indonesia sendiri saat ini belum mencapai titik optimal dalam mendorong industri manufaktur.

Secara historis, pertumbuhan industri manufaktur dan porsinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami penurunan.

Dia menambahkan, pemerintah pun perlu memperhatikan dampak dari pengenaan pajak karbon, jangan sampai menekan daya saing industri di dalam negeri.

“Diharapkan pengenaan pajak karbon tidak menimbulkan gejolak pada produsen dan masyarakat, sudah tepat jika pemerintah mulai dari tarif yang relatif terjangkau,” tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

negara berkembang pajak karbon
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top