Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tak Hanya Indonesia, Negara Lain Juga Khawatirkan Imbas EU Green Deal

Kalangan pengusaha dalam negeri mengutarakan kekhawatiran yang sama dengan pemerintah dalam menghadapi paket kebijakan European Green Deal (EGD). Implementasi kebijakan itu dikhawatirkan bakal menjadi hambatan perdagangan baru.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 21 Oktober 2021  |  20:05 WIB
Tak Hanya Indonesia, Negara Lain Juga Khawatirkan Imbas EU Green Deal
Koordinator Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani. - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha dalam negeri mengutarakan kekhawatiran yang sama dengan pemerintah dalam menghadapi paket kebijakan European Green Deal (EGD). Implementasi kebijakan itu dikhawatirkan bakal menjadi hambatan perdagangan baru.

“Sebetulnya concern ini bukan hanya dirasakan pelaku usaha Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara berkembang,” kata Koordinator Wakil Ketua Umum III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, Kamis (21/10/2021).

Shinta menjelaskan bahwa paket kebijakan tersebut juga menjadi perhatian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Lembaga di bawah PBB itu sempat membuat laporan mengenai salah satu kebijakan dalam Green Deal carbon border adjustment measures (CBAM) atau pajak karbon lintas negara.

Kebijakan tersebut dirancang sebagai payung pengenaan pajak impor tambahan terhadap produk ekspor negara lain yang masuk ke pasar Uni Eropa. Pajak tambahan berlaku bagi produk yang dianggap berdampak buruk bagi lingkungan.

“Dalam laporan itu, UNCTAD menyampaikan bahwa ada potensi kebijakan tersebut akan merugikan ekspor negara berkembang ke Uni Eropa,” katanya.

Kebijakan tersebut berisiko menciptakan keberpihakan terhadap ekspor negara maju. Kebijakan tersebut dinilai memicu ketidakadilan perdagangan dan ekonomi karena negara berkembang cenderung tertinggal dalam kepemilikan teknologi dan transisi ekonomi yang netral karbon.

“Karena itu kami mengapresiasi pemerintah yang mengangkat isu ini dalam pertemuan dengan Uni Eropa, tanpa kebijakan ini pun kami sudah berkali-kali tersandung isu sustainability di pasar Uni Eropa,” kata Shinta.

Isu keberlanjutan yang mengemuka dalam perdagangan Indonesia dan Uni Eropa kerap berujung pada diskriminasi perlakuan dan sengketa. Shinta menilai, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap ekspor ke Uni Eropa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kadin Perjanjian Dagang
Editor : Lili Sunardi

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top