Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) merekomendasikan lima strategi utama untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola izin pertambangan rakyat.
Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli menilai, rekomendasi tersebut perlu dijalankan untuk mempermudah alur perizinan dari pertambangan tanpa izin (Peti) menjadi pertambangan resmi.
“Pertama, advokasi proses perizinan dan penguatan kelembagaan perizinan,” katanya saat Rakernas Rapat Kerja Nasional PETI, Rabu (13/10/2021).
Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk panitia atau kelembagaan yang fokus dan khusus menangani pengelolaan izin pertambangan rakyat (IPR) di bawah Kementerian ESDM, serta di bawah Dirjen Mineral dan Batu Bara.
Kemudian, penyediaan fasilitas pengelolaan dan pemurnian untuk IPR yang terpusat dan terintegrasi. Fasilitas itu harus dibangun dengan menggunakan teknologi yang lebih aman bagi penambang dan lingkungan kerja.
Program tersebut dapat menggunakan pendanaan dari pemerintah dan swasta, sehingga mampu mendukung akses permodalan usaha untuk mengurangi risiko kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L).
Baca Juga
Selanjutnya, Rizal menilai, perlu bantuan teknis dari perusahaan pertambangan skala menengah dan besar sebagai bagian dari kegiatan RIPPM dan CSR.
Langkah itu, kata dia, dapat mengurangi potensi konflik sosial antara penambang dan perusahaan, dan pada akhirnya mengurangi potensi kerusakan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran praktik penambangan yang baik.
“Bantuan teknis oleh universitas, asosiasi profesi, dan mahasiswa. Program pendampingan dengan melibatkan perguruan tinggi dan asosiasi profesi untuk memberikan dukungan teknis,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi maupun personel untuk penindakan dan penuntutan bagi pelaku Peti.
Kata dia, langkah itu dimulai dengan menyusun dan mengatur kebijakan, penindakan, dan penuntutan untuk memberantas keberadaan operasi penambangan batu bara dan mineral ilegal.
