Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menaikkan besaran dana hibah pariwisata menjadi Rp3,7 triliun pada tahun ini.
Kebijakan itu diharapkan dapat mengairahkan kembali industri pariwisata dan ekonomi kreatif seiring pelandaian kurva pandemi di Tanah Air.
“Hibah pariwisata yang tahun lalu digelontorkan Rp3,3 triliun tahun ini ditingkatkan menjadi Rp3,7 triliun, ini bagian dari perlindungan sosial yang ditingkatkan tidak hanya di sektor hotel dan restoran, tetapi juga digunakan di biro perjalanan wisata, pengelola destinasi dan taman rekreasi,” kata Airlangga saat Rakornas Parekraf Tahun 2021 secara daring, Senin (27/9/2021).
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,67 untuk mempercepat pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, wisata alam, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
“Terdapat peningkatan anggaran bantuan insentif pemerintah sebesar Rp60 miliar yang besarnya 3 kali lebih besar dibanding tahun 2020, sasaran tentu untuk tujuh subsektor ekonomi kreatif yaitu aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata,” kata dia.
Alokasi anggaran pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 4,5 persen pada akhir tahun ini secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua sudah membaik yaitu di posisi 7,07 persen, kita berharap kita mencapai akhir tahun 3,7 sampai 4,5 persen secara year-on-year,” tuturnya.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan banyak pengusaha pariwisata kesulitan untuk menghidupkan kembali lini usaha lantaran minimnya modal usaha dan tingginya beban perusahaan selama tiga semester tidak beroperasi.
“Kita sulit di modal kerja karena sudah banyak hotel-hotel yang tutup terutama seperti di Bali. Modal kerja itu dipakai untuk memperbaiki semua peralatan, mesin dan perawatan gedung,” kata Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani melalui sambungan telepon, Selasa (14/9/2021).
Sementara itu, Hariyadi menuturkan perbankan enggan memberi modal kerja kepada perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Alasannya, bank sudah menganggap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berisiko alias terdampak serius akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus turun tangan karena program-program penjamin korporasi tidak jalan. Si penjamin berhitung risiko, semua dianggap berisiko jadi tidak ada yang mau diesekusi. Kalau destinasi wisata mau jalan, harus ada intervensi,” kata dia.
