Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 September 2021 baru mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Dari total 5 (lima) klaster anggaran, hanya klaster insentif usaha yang sudah mendekati 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa anggaran klaster insentif usaha per 17 September 2021 sudah terealisasi Rp57,92 persen atau 92,2 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
"Untuk insentif usaha ini relatif sudah sangat baik. Karena kita sudah belajar dari tahun lalu, jadi pelaksanaannya jauh lebih bagus. Identifikasi perusahaannya juga jadi lebih baik, dan kita terus merespons kalau ada berbagai perminataan atau suara dari para pengusaha terkait dengan kondisi usaha mereka," kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KITA, Kamis (23/9/2021).
Adapun, capaian realisasi anggaran insentif usaha dialokasikan untuk total insentif pajak sebesar Rp57,85 triliun, dan barang mewah ditanggung pemerintah (BM DTP) senilai Rp0,07 triliun.
Rinciannya, manfaat anggaran dialokasikan untuk Ph 21 DTP bagi 79.602 pemberi kerja; PPh Final UMKM DTP untuk 124.209 UMKM; pembebasan PPh 22 impor untuk 9.433 wajib pajak (WP); dan pengurangan angsuran PPh 25 untuk 57.307 WP.
Selanjutnya, untuk pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 WP; penurunan tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP; PPN DTP properti untuk 763 penjual; PPnBM mobil untuk 6 penjual; dan BM DTP atas nilai impor Rp940 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lalu menilai bahwa tingginya realisasi insentif usaha merupakan indikasi berjalannya kegiatan ekonomi dengan pesat.
"Karena insentif itu diklaim ketika ada kegiatan ekonomi, ada pajak yang harus dibayar. Maka diklaim lah supaya dapat menggunakan insentif tersebut," jelas Suahasil.
Meski begitu, realisasi secara keseluruhan anggaran PEN baru menyentuh 53,2 persen mendekati akhir kuartal III/2021. Realisasi 3 (tiga) klaster anggaran lainnya masih berada di kisaran 40-50 persen. Pada anggaran klaster kesehatan, realisasi per 17 September 2021 baru mencapai Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun.
Lalu, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi tercatat mencapai Rp68,35 triliun atau baru 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun. Sementara anggaran program prioritas sudah terealisasi Rp59,51 triliun atau baru 50,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Di sisi lain, perlindungan sosial sudah mencapai Rp112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
"Mengenai realisasi anggaran PEN 53 persen ini tentu kita akan dorong terus. Kalau perlindungan sosial tadi angkanya sekitar 60 persen jadi on-track," kata Suahasil.
