Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Luhut Minta Peta Jalan Maritim Dimasukkan ke Dalam RPJPN 2025–2045

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) meminta peta jalan sektor maritim dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025–2045.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 24 September 2021  |  08:32 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Pemeriksaankondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Pemeriksaankondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) meminta peta jalan sektor maritim dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025–2045.

Luhut Binsar Panjaitan, Menkomarvest, mengatakan bahwa RPJP Nasional 2025–2045 menjadi kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka Panjang pembangunan sektor kemaritiman.

“Kita harus membuat peta jalan yang jelas, sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia pada 2045, di mana kita sudah seratus tahun merdeka,” ujarnya, Jumat (24/9/2021).

Sebagai negara maritim, kata dia, Indonesia harus mampu menguasai lautan untuk kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kemaritiman yang ada.

Luhut menuturkan, Indonesia juga harus bisa mengelola kelebihannya sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari dengan penuh tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, dan menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

Dia juga menjelaskan, visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia saat membentuk Kabinet Kerja. Pasalnya, secara geografis Indonesia berada di persilangan dua benua dan dua samudra.

“Yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pengembangan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul, seperti di era nenek moyang kita dan kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia,” terangnya.

Dia pun menegaskan bahwa kemaritiman harus menjadi visi Indonesia dan arus utama pembangunan nasional.

“Jadi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

maritim Luhut Pandjaitan
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top