Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi net zero emission pada 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjabarkan kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Saat ini, penggunaan energi dari bahan bakar fosil di Indonesia mencapai 90 persen dari total kebutuhan. Sementara itu, energi baru terbarukan (EBT) hanya berkontribusi sekitar 12,2 persen, serta baru dimanfaatkan 2,6 persen dari total yang ada.
Menurutnya, kebijakan yang perlu diterapkan adalah secara bertahap mengganti energi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara beralih menggunakan EBT secara masif. Upaya itu pun perlu didukung oleh pengembangan interkoneksi super grid, serta konservasi energi.
Catatan Kementerian ESDM, kebutuhan energi listrik di Indonesia mencapai 1.885 terawatt hour (TWh) pada 2060. Kebutuhan tersebut ditargetkan dapat dipenuhi seluruhnya menggunakan EBT pada tahun itu.
Langkah lainnya adalah penambahan kapasitas EBT, seperti pembangkit tenaga surya dan angin secara masif mulai 2031. Kemudian, energi panas bumi dan hidro akan dioptimalkan agar mampu menjaga keseimbangan sistem.
“Untuk menjaga keandalan sistem diperlukan teknologi yang andal, antara lain pengembangan storage maupun pengembangan PLTN,” katanya saat webinar The 4th Indonesia Energy Transition Dialogue 2021, Senin (20/9/2021).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT nantinya dapat dioptimalkan bila didukung oleh interkoneksi super grid. Proyek tersebut memungkinkan untuk dapat menyalurkan tenaga listrik antarpulau besar.
Super Grid, katanya, dapat mengatasi keseimbangan antara keseimbangan EBT satu daerah dan mengurangi terputus-putusnya pembangkit renewable energy. Dia pun berharap agar proyek itu didukung seluruh stakeholder maupun swasta.
“Dari proyeksi kami, dengan beberapa kebijakan utama menuju net zero emission pada sektor energi akan berkontribusi mengurangi emisi sebesar 1.526 juta ton emisi,” katanya.
