Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS harus menggunakan struktur konstruksi bangunan yang baik.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pelaksanaan Program BSPS di daerah mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam membangun rumah dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.
“Kami telah melaksanakan Program BSPS di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah hasilnya sangat baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, serta masyarakat. Dalam pelaksanaan Program BSPS ini kami juga memperhatikan struktur konstruksi bangunan agar kuat dan nyaman untuk ditempati masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/9/2021).
Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR sangat membutuhkan dukungan dari anggota DPR untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Program BSPS. Program BSPS yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah memang menjadi salah satu program perumahan yang sangat diminati oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan bantuan dana stimulan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, agar mereka bisa membangun rumahnya lebih layak huni.
“Melalui Program BSPS ini kami ingin mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya. Misalnya masyarakat memiliki tabungan Rp6 juta dan dibantu dengan dana stimulan dari pemerintah, serta gotong royong dari warga sekitar tentu akan dapat dihasilkan rumah yang baik dan nyaman. Kami juga mendorong kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah,” tuturnya.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.
Salah satu jenis kegiatannya adalah peningkatan kualitas rumah swadaya dengan bentuk bantuan, berupa bahan bangunan dan upah kerja sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi.
Besaran bantuan stimulan yang diberikan adalah Rp20 juta untuk program reguler. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Untuk bantuan yang disalurkan di Papua dan Papua Barat Dataran sebanyak Rp23,5 juta, sedangkan .Papua dan Papua Barat di daerah khusus sebesar Rp40 juta.
Adapun, fokus penyaluran Program BSPS adalah untuk penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni terintegrasi, serta mendorong padat karya tunai bidang perumahan sekaligus program nasional.
Beberapa kriteria penerima Program BSPS, antara lain WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah, serta memiliki dan menempati satu-satunya RTLH.
Kriteria lainnya adalah masyarakat penerima bantuan belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan selama 10 tahun, berpenghasilan kurang dari upah minimum provinsi (UMP) atau UMK, dan termasuk masyarakat miskin, serta bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan pernyataan tanggung renteng.
