Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah atau BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat memiliki deviasi negatif dari sisi penyerapan anggaran dan perkembangan fisik proyek 2021.
Realisasi serapan anggaran BPIW pada Januari–Agustus 2021 tercatat memiliki deviasi negatif sekitar 3,96 persen menjadi 43,51 persen atau senilai RP70,93 miliar. Sementara itu, realisasi fisik BPIW terdeviasi hingga minus 10,95 persen menjadi 44,53 persen.
“Semua dokumen [perencanaan program infrastruktur] ini akan kami komunikasikan secara intens agar program yang dihasilkan adalah program prioritas dan mempercepat pemulihan ekonomi,” ucap Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Senin (30/8/2021).
Di samping itu, Arief menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun empat strategi upaya percepatan realisasi anggaran tahun ini. Adapun, prognosis realisasi anggaran BPIW sepanjang 2021 mencapai 99 persen.
Pertama, penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan petunjuk operasional kegiatan. Kedua, perubahan kegiatan belajar dari tatap muka menjadi secara daring.
Ketiga melaksanakan kegiatan perjalanan daerah dengan level PPKM 2/3 secara selektif. Walau demikian, Arief berkomitmen akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“[Terakhir] upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN] melalui koordinasi bersama stakeholder terkait," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, pihaknya telah menganggarkan pagu senilai Rp161,83 miliar untuk belanja barang nonoperasional. Total pagu anggaran yang dimiliki BPIW pada tahun depan mencapai Rp212,83m miliar.
Dengan kata lain, pagu anggaran BPIW 2022 hanya sekitar 60,24 persen dari total anggaran yang diajukan sekitar Rp353,3 miliar. Selain itu, pagu anggaran BPIW tahun depan lebih rendah 27,18 persen dari pagu indikatif 2022 senilai Rp294,82 miliar.
Sebelumnya, BPIW telah merencanakan 12 proyek infrastruktur nasional yang terbagi dalam tiga wilayah.
Wilayah pertama adalah Pulau Sumatra dan Kalimantan. BPIW telah menyiapkan empat rencana pembangunan infrastruktur nasional, seperti Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung, KI Tenayan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan.
Sementara itu, wilayah kedua adalah Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan adalah revitalisasi kawasan Tengger-Semeru, revitalisasi Bali, dan revitalisasi daerah tertinggal di kepulauan Nusa Tenggara.
Terakhir, wilayah ketiga yang dimaksud Fatah adalah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pihaknya telah menyiapkan rencana untuk proyek konstruksi KI Konawe dan Kota Metropolitan Mamminasata.
