Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong pemerintah agar mengupayakan insentif fiskal bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk bagi PNS golongan rendah.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan. Sebab, masih banyak PNS yang mendapatkan gaji sebesar Rp1,5 juta, jauh di bawah UMR.
Hal itu disampaikan Syarief menyoroti rencana peniadaan tunjangan kinerja dalam komponen THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 dan rencananya juga pada APBN 2022.
“Di masa pandemi, salah satu tugas terberat pemerintah adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, rendahnya daya beli akan berdampak langsung terhadap kualitas hidupnya," kata Syarief dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).
Oleh karena itu, dia menilai pemotongan tunjangan bagi PNS golongan rendah bukanlah kebijakan yang tepat.
"Jika pemerintah memaksakan kebijakan ini, tentu korbannya adalah keluarga PNS golongan rendah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia,” ujarnya.
Syarief mengatakan, jika pemerintah mengklaim dengan peniadaan tunjangan kinerja ini negara mampu merelokasi anggaran sebesar Rp12,3 triliun, maka coba bandingkan dengan dana infrastruktur dalam APBN 2021 sebesar Rp417,4 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja fiskalnya. Pasalnya, pada tahun 2020 ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp245,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa antara kebutuhan utang dengan defisit anggaran tidak sebanding.
Padahal utang ini punya konsekuensi terhadap bunga, sehingga pemerintah menanggung beban fiskal yang lebih tinggi di masa depan. Karenanya, opsi peniadaan tunjangan kinerja bagi PNS golongan rendah menjadi kurang relevan.
“Saya berpandangan pemerintah perlu melakukan klasterisasi peniadaan tunjangan kinerja berdasarkan golongan. Untuk PNS golongan rendah yang mendapatkan tunjangan terkecil harusnya tetap diberikan. Opsi peniadaan tunjangan ini sebaiknya dibatasi pada PNS golongan tinggi yang relatif mendapatkan penghasilan yang cukup. Pemerintah dapat melakukan relokasi fiskal terhadap berbagai proyek pembangunan yang dapat ditunda,” ujar Syarief.
Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah untuk melakukan relokasi program infrastruktur dan penentuan skala prioritas pembangunan. Terutama untuk berbagai proyek infrastruktur yang banyak menelan anggaran negara sebaiknya ditunda.
