Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut akan adanya skema vaksinasi mandiri bagi kelompok masyarakat yang mampu di tahun depan.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/8/2021).
Sri mengatakan skema vaksinasi mandiri merupakan salah satu upaya untuk mempercepat upaya vaksinasi Covid-19 di Indonesia agar segera mencapai target kekebalan komunal atau herd immunity. Vaksinasi juga dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN. Juga tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” jelas Sri di depan 270 anggota DPR RI yang hadir secara fisik.
Adapun, skema vaksinasi mandiri atau berbayar bagi kelompok masyarakat yang mampu membayar sebelumnya telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2021, setelah mempertimbangkan banyaknya respons dan kritik dari masyarakat.
Sebelumnya, vaksin Covid-19 berbayar bagi individu sebelumnya direncanakan untuk disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Baca Juga
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).
Di sisi lain, pemerintah menanggarkan anggaran kesehatan pada Rancangan APBN 2022 sebesar Rp255,3 triliun, atau setara dengan 9,4 persen dari total belanja negara. Salah satu fokus dari anggaran itu adalah untuk mempercepat vaksinasi demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
Pemerintah meminta berbagai pihak seperti pemerintah daerah (pemda), TNI/Polri, dan BKKBN untuk mendukung percepatan vaksinasi menuju target kekebalan komunal.
Selain itu, untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga vaksin, Sri menyatakan pemerintah akan berupaya dengan cara smenjalin kerja sama secara bilateral maupun multilateral
“Dan mengupayakan produksi vaksin dalam negeri melalui dukunga kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya.
