Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyebut partisipasi dunia usaha Tanah Air dalam ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting. Sebab, potensinya sangat besar dan mempermudah UMKM selaku soko guru ekonomi Indonesia untuk masuk ke rantai pasok global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada saat Sidang Tahunan di DPR RI seiring dengan tren digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar yang jumlahnya terus bertambah.
"Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik," ujar Jokowi pada Senin (16/8/2021).
Pada 2020, sambungnya, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun pada 2021.
Namun demikian, tugas pemerintah dalam memulihkan sektor UMKM sangat tidak mudah. Sebab, sektor tersebut sejak 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan yang cukup dalam dan memerlukan penanganan ekstra.
Menurut data terakhir Akumindo, dari total 64,7 juta unit usaha yang beroperasi pada 2019, tersisa sekitar 34 juta unit pada akhir 2020. Dari 64,7 juta usaha, segmen pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan disebut menjadi yang paling terdampak. Jumlah UMKM dari sektor tersebut dikatakan sekitar 30 persen dari total.
Sektor berikutnya yang terdampak cukup parah adalah perdagangan besar yang jumlahnya 20 persen dari total UMKM. Kemudian, UMKM di segmen pengolahan, seperti pabrik tempe dan keripik jumlahnya diperkirakan sebanyak 15 persen dari total UMKM di Tanah Air.
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) pun mendorong pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bisa benar-benar sampai ke pelaku usaha UMKM. Sebelumnya, disinyalir banyak data pelaku usaha yang mendapatkan bantuan tidak valid.
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan dalam penyaluran bantuan sebelumnya tidak sedikit jumlah pelaku usaha UMKM yang terdaftar dan valid tetapi justru tidak kunjung mendapatkan saluran bantuan. Selain itu, ditemukan juga pencairan dana untuk pelaku UMKM terdaftar yang tersendat.
