Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Biaya Logistik Tinggi, SCI Usulkan Perbaikan Infrastruktur

Selain perlu perbaikan kualitas infrastruktur jalan, Indonesia menghadapi tantangan peningkatan railroad density.
Truk logistik melewati jalan tol di Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (28/4/2021). /Bisnis.com
Truk logistik melewati jalan tol di Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (28/4/2021). /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Supply Chain Indonesia (SCI) mengusulkan perbaikan kualitas infrastruktur jalan guna menurunkan biaya logistik. Pasalnya, biaya logistik yang mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mengakibatkan Indonesia kurang bersaing dengan negara-negara lain.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan evaluasi atas daya saing dan kondisi infrastruktur Indonesia bisa mengacu pada The Global Competitiveness Index yang dikeluarkan World Economic Forum secara berkala.

Dia menjelaskan, berdasarkan The Global Competitiveness Index 4.0 2019, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 ekonomi atau turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya.

"Analisis atas infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72. Untuk pilar infrastruktur, khususnya konektivitas, peringkat terendah pada konektivitas jalan, diikuti liner shipping connectivity," jelasnya dalam siaran pers, Kamis (12/8/2021).

Bukan itu saja, selain perlu perbaikan kualitas infrastruktur jalan, menurut Setijadi Indonesia menghadapi tantangan peningkatan railroad density terkait wilayah yang luas. Efisiensi pelayanan juga perlu ditingkatkan baik untuk transportasi udara maupun pelabuhan.

Oleh karenanya, dia merekomendasikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi terhadap output, tetapi juga harus terhadap outcome dan impact.

"Seperti dalam pembangunan pelabuhan, orientasi seharusnya tidak hanya hasil fisik pelabuhan, namun juga terhadap volume barang yang ditangani, bahkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah," ujarnya.

Sementara itu Setijadi menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus terintegrasi dengan program-program terkait lainnya, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian ESDM, serta perusahaan BUMN dan swasta.

Menurut dia, kolaborasi dan sinergi tersebut juga perlu melibatkan kementerian terkait produk atau komoditas, seperti Kemenperin, Kementan, dan KKP. Pemda setempat juga harus terlibat dalam upaya peningkatan daya saing produk/komoditas dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

"Perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama logistik, seharusnya dituangkan dalam suatu rencana induk jangka panjang agar bisa menjadi acuan, baik bagi kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan biaya logistik Indonesia sebelas persen lebih mahal dari rata-rata biaya logistik dunia yang hanya 13 persen. 

Erick menyebut biaya logistik Indonesia yang mahal disebabkan oleh fasilitas infrastruktur dalam negeri yang kurang memadai, sehingga infrastruktur BUMN tetap harus diperbaiki meski di tengah pandemi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper