Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial dinilai perlu menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk miskin di Tanah Air menyusul dampak kebijakan PPKM Level 3-4 yang akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, setidaknya terdapat 2 strategi yang bisa dijalankan pemerintah sebagai langkah antisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin yang diprediksi mencapai 10,45 persen pada September 2021.
Pertama, memprioritaskan penyaluran bansos ke daerah yang menerapkan PPKM level 4. Tidak hanya untuk menjaga daya beli, kata Faisal, penyaluran yang difokuskan ke wilayah level 4 juga bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat segmen menengah ke bawah.
"Bansos yang difokuskan ke wilayah PPKM level 4 juga akan mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka, maka kemungkinan mereka tidak keluar rumah untuk mencari makan akan lebih besar," ujar Faisal, Kamis (28/7/2021).
Kedua, mengoptimalkan keterlibatan perangkat pemerintah daerah hingga ke level RT/RW sehingga distribusi bansos bisa tepat sasaran dan tindakan penyelewengan bisa diminimalisir. Sebab, kata Faisal, pemerintah lebih mengetahui kantong-kantong masyarakat miskin sehingga perannya harus dioptimalkan.
Dia menambahkan, optimalisasi keterlibatan pemerintah daerah tersebut juga bertujuan mengatasi masalah ketidakakuratan data penduduk. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak mendapatkan bantuan.
Adapun, efektifnya penyaluran bansos secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat penyebaran pandemi Covid-19 di Tanah Air. Terutama, adanya kemungkinan masyarakat akan cenderung patuh dan membatasi mobilitas ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi.
"Namun, dari sisi jumlahnya harus mencukupi untuk membeli basic needs. Rp600 ribu per keluarga per bulan kemungkinan tidak cukup. Sebab, batas garis kemiskinan di Indonesia saat ini sekitar Rp400 ribu per kapita per bulan," jelas Faisal.
Terkait dengan hal itu, dia menyarankan nilai bantuan sosial untuk disesuaikan dengan kondisi per daerah. Menurut Faisal, salah satu hal yang bisa dipertimbangkan dalam penyesuaian tersebut tingkat purchasing power di masing-masing daerah.
