Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan konstruksi Jalan Trans-Papua atau JTP akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Upaya membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda pun dinilai jadi kunci.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah terobosan dalam membangun Papua dan Papua Barat.
Oleh karena itu, Basuki berujar, akan membangun infrastruktur di sana lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9/2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (26/7/2021).
Seperti diketahui, Kementerian PUPR menganggarkan Rp9,94 triliun untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Adapun, sekitar 71,93 persen atau Rp7,15 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Secara rinci, Provinsi Papua mendapatkan anggaran senilai Rp4,49 triliun untuk jalan dan jembatan, sedangkan Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi senilai Rp2,66 triliun.
Sejauh ini, progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua telah mencapai 37,95 persen, sedangkan di Papua Barat telah mencapai 44,09 persen.
Sampai saat ini, pemerintah telah membangun JTP sepanjang 3.446 kilometer dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 kilometer, belum teraspal 1.712 kilometer, dan belum tembus 16 kilometer.
Konstruksi JTP pada tahun ini ditargetkan bertambah 259 kilometer yang meliputi pembangunan jalan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur.
Selain itu, Kementerian PUPR sedang menyelesaikan konstruksi jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 kilometer. Hingga akhir semester I/2021, jalan yang telah ditembus mencapai 931 kilometer dengan kondisi teraspal sepanjang 756 kilometer.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur di bidang sumber daya air (SDA) senilai Rp1,27 triliun, bidang permukiman sekitar Rp995,26 miliar, dan bidang perumahan sebesar Rp517,18 miliar.
Secara total, Provinsi Papua mendapatkan anggaran infrastruktur senilai Rp6,19 triliun, sedangkan Papua Barat sekitar Rp3,75 triliun.
Pada paruh pertama 2021, Kementerian PUPR telah menangani 179 sekolah dan keagamaan, 1 perguruan tinggi negeri, dan 8 sarana olahraga di Papua.
Di samping itu, kementerian juga telah menyelesaikan rehabilitasi Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp2,1 miliar, dan 403 unit ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp138,6 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
