Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan rakyat seiring perpanjangan PPKM Darurat. Penambahan alokasi dana bantuan sosial yang sudah dianggaran belum cukup.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengatakan faktanya di lapangan masih banyak ditemukan rakyat yang mengantre oksigen dan obat-obatan di apotek.
Selain itu, juga masih sering terjadi kericuhan antara aparat dengan pedagang saat PPKM Darurat. Menurutnya, pedagang menolak menutup dagangannya karena merasa tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Hendaknya menteri-menteri terkait bisa melaksanakan arahan presiden dengan cepat dan tepat. Penambahan anggaran sebesar Rp55 triliun harus bisa mengurangi dampak PPKM Darurat,” katanya melalui pesan instan, Kamis (22/7/2021).
Heri menjelaskan bahwa patut disyukuri kasus positif Covid-19 sudah ada tanda-tanda penurunan. Namun, target PPKM darurat menurunkan kasus positif menjadi di bawah 10.000 masih belum tercapai.
Bahkan, bila melihat data rencana awal PPKM darurat sebelum diperpanjang yakni 3 Juli hingga 20 Juli, dia mengatakan masih ada potensi kenaikan. Pada 3 Juli 2021, kasus baru mencapai 27.913 dan 20 Juli 2021 mencapai 38.325 kasus.
Baca Juga
Demikian juga pada data pasien meninggal dunia. Awal PPKM darurat angkanya mencapai 493 orang. Sementara itu, pada hari terakhir PPKM Darurat pada 20 Juli pasien meninggal mencapai 1.280 orang.
"selama PPKM Darurat, banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri [isoman] karena tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Bahkan di antaranya banyak yang meninggal dunia," ucapnya.
Dia menilai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat sudah tepat. Namun, jika melihat fakta di lapangan, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut.
Pertama, Heri mengatakan perlu ada pendataan optimal sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk secara aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.
Kedua, masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Ketiga, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman tidak menumpuk antre di apotek.
“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” jelasnya.
