Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rencana Phase Out PLTU Perlu Dikaji Ulang

Pasokan listrik dari PLTU masih diperlukan untuk mengantisipasi melonjaknya konsumsi listrik di masa depan yang belum tentu bisa langsung dipenuhi oleh pembangkit listrik jenis energi terbarukan.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 08 Juli 2021  |  09:38 WIB
PLTU Suralaya unit 8, dikenal juga sebagai PLTU Banten 1 Suralaya Operation and Maintenance Services Unit (OMU), terletak di sebelah timur PLTU Suralaya I-VII, Desa Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Cilegon. PLTU berkapasitas terpasang I x 625 MW melengkapi PLTU Suralaya 1-7 yang beroperasi sejak 1984. PLTU ini diresmikan pada 28 Desember 2011.  - indonesiapower.co.id
PLTU Suralaya unit 8, dikenal juga sebagai PLTU Banten 1 Suralaya Operation and Maintenance Services Unit (OMU), terletak di sebelah timur PLTU Suralaya I-VII, Desa Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Cilegon. PLTU berkapasitas terpasang I x 625 MW melengkapi PLTU Suralaya 1-7 yang beroperasi sejak 1984. PLTU ini diresmikan pada 28 Desember 2011. - indonesiapower.co.id

Bisnis.com, JAKARTA—Rencana penghentian ulang secara bertahap atau phase out operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara oleh PT PLN (Perser) perlu dikaji ulang untuk memastikan keandalan pasokan.

Tumiran, Tenaga Ahli Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa pasokan listrik dari PLTU masih diperlukan untuk mengantisipasi melonjaknya konsumsi listrik di masa depan yang belum tentu bisa langsung dipenuhi oleh pembangkit listrik jenis energi terbarukan (EBT).

Phase out PLTU sekarang ini perlu dipikirkan ulang, karena demand di Jawa dengan penduduk 170 juta itu akan tumbuh. Jadi sekalinya nanti kita phase out, memangnya EBT lain bisa langsung cover sampai 20-30 giga watt jika [PLTU] kita hilangkan,” kata mantan anggota Dewan Energi Nasional itu, Rabu (7/7/2021).

Dia berpendapat, kondisi pembangkit listrik yang sudah ada sebaiknya tidak diotak-atik. Pemerintah dan PLN justru perlu mencari strategi lain untuk meningkatkan pemanfaatan EBT tanpa harus menyingkirkan aset pembangkit yang sudah ada.

Salah satunya adalah dengan dengan mendorong pertumbuhan industri agar pertumbuhan permintaan listrik bisa meningkat.

“Jangan sekarang EBT tidak capai 23 persen yang disalahkan pembangkit existing. Itu keliru cara berpikirnya, yang bener adalah demand [listrik] dan ekonomi didorong naik. Otak-atik pembangkit existing dampaknya nanti ke struktur biaya, siapa yang nanggung,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa perseroan telah merancang program penghentian pengoperasian PLTU sepanjang 2025—2055 guna mencapai target net zero emission pada 2060.

Penghentian PLTU akan dimulai pada 2025, yakni dengan melakukan penggantian perencanaan PLTU dan PLTMG dengan pembangkit berbasis EBT dengan baseload sebesar 1,1 giga watt (GW).

Kemudian pada 2030 direncanakan retirement PLTU subcritical tahap pertama sekitar 1 GW, antara lain PLTU Muarakarang, Tambaklorok, dan Gresik. Retirement PLTU subcritical tahap kedua sebesar 9 GW rencananya dilakukan di 2035.

Kemudian pada 2040, ditargetkan retirement PLTU supercritical sekitar 10 GW. Selanjutnya, retirement PLTU ultra supercritical tahap pertama sebesar 24 GW direncanakan pada 2045, dan retirement PLTU ultra supercritical terakhir sebesar 5 GW akan dilakukan di 2055.

“Skenario zero carbon di 2060, energy mix PLTU akan mulai turun dengan adanya retirement dari PLTU dan adanya EBT yang masuk ke sistem. Kami cukup percaya diri capai karbon netral di 2060,” ucapnya" kata Darmawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi baru terbarukan pltu
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top