Indonesia Tak Bisa Terapkan Lockdown, Ini Kata Chatib Basri

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli 2021.

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta pemerintah untuk mengutamakan sisi kesehatan dengan memberlakukan lockdown sehingga kasus Covid-19 dapat terkendali.

Namun, pemerintah justru menerapkan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 dengan membatasi kegiatan di perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, transportasi, dan tempat umum.

Ekonom Senior Chatib Basri mengatakan, dunia saat ini menghadapi krisis kesehatan yang berujung pada krisis ekonomi. Namun, permasalahan utamanya adalah tidak ada satupun negara yang dapat menebak kapan pandemi akan berakhir.

Oleh karena itu, pemulihan sisi ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19.

Di beberapa negara, misalnya di China dan Vietnam, pemerintahnya mampu mengendalikan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut pun terdorong.

Namun, tidak semua negara dapat menerapkan kebijakan yang sama. Menurut Chatib, akan sulit, misalnya bagi India dan Indonesia untuk menerapkan lockdown.

Alih-alih kasus Covid-19 berhasil dikendalikan, penerapan lockdown dikhawatirkan memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi, terutama jika pandemi berlangsung sangat lama.

Pasalnya, aturan lockdown dinilai akan menimbulkan kesenjangan yang lebih besar bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah, kecuali jika pemerintah mampu menyediakan bantalan sosial yang besar.

“Concern terbesar saya adalah kurva pemulihan yang berbentuk K, karena yang dapat bertahan dalam krisis adalah yang beruntung, yang memiliki cukup tabungan, tetapi tidak untuk yang tidak beruntung,” katanya dalam video conference, Sabtu (3/7/2021).

Oleh karena itu, mantan menteri keuangan era SBY ini menilai kebijakan lockdown tidak tepat jika diterapkan di negara seperti Indonesia dan India. Risiko kesenjangan sosial semakin tinggi, bantalan sosial yang perlu disiapkan juga sangatlah besar.

“Jadi ada risiko inequality, kita harus mengantisipasi pemulihan ekonomi pada masa mendatang,” tuturnya.