Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan di forum International Labour Organization (ILO).
"Selama ini pemerintah telah bekerjasama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (8/6/2021).
Ida menjelaskan dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan 8 kebijakan utama, mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan.
Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.
Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.
Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan, ada 3 pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Baca Juga
Ia menekankan konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis.
"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," katanya.
Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting yakni memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.
“Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif [Desmigratif] yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya,” ujarnya.
Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya.
Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antarnegara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional. Ia menyatakan Indonesia menyambut baik draf dokumen hasil Konferensi Panggilan Global untuk bertindak dalam pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis Covid-19.
